PM Spanyol Buka Konsultasi Dengan Pemimpin Regional Catalonia

Setelah ampuni para pemimpin separatis, PM Spanyol buka konsultasi dengan pemimpin regional Catalonia untuk pemulihan hubungan
Bendera Catalonia dan Bendera Spanyol berkibar di atas gedung parlemen Catalonia (Foto: dw.com/id)

Jakarta - Pertemuan dengan pemimpin regional Catalonia, Pere Aragones, dilakukan setelah Perdana Menteri (PM) Spanyol, Pedro Sanchez, mengampuni sembilan pemimpin separatis dalam upaya untuk pemulihan hubungan.

PM Sanchez untuk pertama kalinya bertemu dengan Aragones di Madrid hari Selasa, 29 Juni 2021 Kedua belah pihak sepakat membuka kembali putaran negosiasi mengenai solusi konflik politik di kawasan itu pada September mendatang.

PM Sanchez dalam sebuah tweet mengenai pertemuan itu mengatakan, pemerintah pusat Spanyol sedang membuka "tahap baru untuk mencari solusi bersama yang meningkatkan kehidupan semua warga negara."

twit pm spanyolTweet PM Spanyol (Foto: dw.com/id)

1. Masih Ada Perbedaan Nyata

Aragones mengatakan, pertemuan itu menyoroti perbedaan-perbedaan mendasar antara kedua politisi. "Pertemuan pertama dengan Pedro Sanchez telah menunjukkan seberapa jauh jarak posisi kami dan perbedaan nyata yang ada untuk menyelesaikan konflik," kata Aragones kepada wartawan setelah pertemuan.

Aragones meminta Madrid untuk mengizinkan Catalonia melaksanakan referendum kemerdekaan, sebuah gagasan yang secara tegas ditolak PM Pedro Sanchez.

"Ada konflik politik yang harus diselesaikan melalui dialog, negosiasi, dan kemauan untuk mencapai kesepakatan. Dan kesepakatan itu harus dikonfirmasi oleh warga Catalonia melalui pemungutan suara," kata Aragones.

2. Pendekatan Baru PM Spanyol untuk Akhiri Sengketa Separatisme

Pertemuan pada hari Selasa, 29 Juni 2021, terjadi setelah Sanchez baru-baru ini mengampuni sembilan pemimpin separatis Catalonia yang dipenjara, sebagai isyarat niat baik pemerintah di Madrid yang bertujuan untuk meredakan ketegangan antara kedua belah pihak.

Para pemimpin separatis itu dijatuhi hukuman penjara karena keterlibatan mereka dalam referendum kemerdekaan yang dianggap ilegal pada 1 Oktober 2017.

Catalonia(Foto: Pixabay/LNLNLN/Catalonia).

Referendum tersebut memicu krisis politik di Spanyol, antara kawasan otonomi Catalonia dengan pemerintah pusat yang saat itu dipimpin kubu konservatif. Madrid kemudian mengirim satuan aparat keamanan untuk menghentikan pemungutan suara di Catalonia.

Beberapa minggu setelah itu, para pemimpin Catalonia mendeklarasikan kemerdekaan wilayahnya dari Spanyol. Pemerintah pusat di Madrid bereaksi dan mencabut otonomi Catalonia, dan Madrid menjalankan pemerintahan langsung atas wilayah berpenduduk 7,8 juta orang itu.

Tokoh utama Catalonia selama aksi referendum, Carles Puigdemont, berhasil melarikan diri ke Belgia, di mana dia sekarang tinggal di pengasingan. Permohonan ekstradisi dari Spanyol selama ini ditolak oleh Belgia, dengan alasan pengejaran Puigdemont adalah masalah politik, bukan masalah kriminal [hp/as (ap, afp, rtr)]/dw.com/id. []

Berita terkait
Deklarasi Catalonia, Rakyat Spanyol Marah Minta Puigdemont Dipenjara
Penjara untuk Puigdemont", demikian teriakan ribuan orang di Madrid, Sabtu (28/10) berdemonstrasi sambil mengibarkan bendera Spanyol raksasa.
Dua Negara Pertama Tidak Akui Kemerdekaan Catalonia, Jerman dan Indonesia
Pemerintah Jerman menyatakan tidak mengakui deklarasi kemerdekaan yang disampaikan parlemen Catalonia. Hal yang sama juga dilakukan Pemerintah RI.
Ancaman Pembangkangan Sipil Besar-besaran Terjadi di Catalonia
Partai Calon Persatuan Rakyat (CUP yang berorientasi kiri ekstrem, Senin, mengancam menggelar pembangkangan sipil besar-besaran.
0
Sejarah Ulang Tahun Jakarta yang Diperingati Setiap 22 Juni
Dalam sejarah Hari Ulang Tahun Jakarta 2022 jatuh pada Rabu, 22 Juni 2022. Tahun ini, Jakarta berusia 495 tahun. Simak sejarah singkatnya.