Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto menolak rencana pemerintah mengubah skema penyaluran gas 3 kg dari komoditas menjadi subsidi langsung kepada rakyat.
Menurut Mulyanto, yang menjadi persoalan adalah pemerintah belum mempunyai data valid mengenai jumlah dan sebaran rakyat miskin calon penerima subsidi langsung.
Sediakan data valid tentang jumlah pedagang kecil, industri mikro rumah tangga, nelayan dan segmen pengguna kecil lain terlebih dahulu.
Pandangannya, jika penyaluran subsidi langsung kepada rakyat, besar kemungkinan akan bermasalah.
Baca juga: PKS: BBM Isu Sensitif, Jangan Hilangkan!
"Berdasarkan pengalaman penyaluran bansos terkait Covid-19 secara by name by adress memperlihatkan lemahnya data rakyat miskin di Indonesia," katanya kepada Tagar, Jumat, 26 Juni 2020.
Anggota Komisi VII DPR ini berpendapat, seharusnya pengalaman tidak baik itu bisa menjadi pertimbangan dalam memutuskan model dan skema pemberian subsidi langsung.
Baca juga: PKS Sebut Lomba Video New Normal Tak Pantas
"Dalam penyaluran bansos Covid-19 kemarin saja masih banyak masalah yang ditemukan. Ada warga yang dapat ganda, ada PNS yang dapat, ada orang yang status ekonomi menengah ke atas yang tinggal di dalam perumahan lumayan besar juga dapat, sementara masyarakat yang berhak malah tidak dapat. Ini semua harus menjadi perhatian," ujarnya.
Lantas dia menyarankan sebelum memberlakukan sistem penyaluran subsidi langsung kepada masyarakat, pemerintah harus memperbaiki dan memutakhirkan data rakyat miskin.
"Sediakan data valid tentang jumlah pedagang kecil, industri mikro rumah tangga, nelayan dan segmen pengguna kecil lain terlebih dahulu. Jika semua sudah siap baru kebijakan tersebut diuji-coba secara terbatas dan bertahap," kata dia.
"Secara teoritis transformasi model subsidi dari komoditas ke orang memang sepertinya lebih baik, namun yang jadi masalah adalah soal operasionalisasinya di lapangan, terutama kesiapan data rakyat miskin dan pedagang kecil, usaha mikro, dll," tambahnya.
Dia menyarankan, agar pemerintah tidak terburu-buru melempar wacana tersebut ke publik. Pasalnya, jika melihat persoalan sebelumnya menunjukkan bahwa isu ini dapat memicu kelangkaan dan kenaikan gas melon 3 kg di pasar.
"Kasihan masyarakat yang tengah menderita pandemi corona dan butuh gas melon untuk masak di rumah, kalau terjadi hal yang terakhir ini," ucap Mulyanto. []
