Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam acara pembukaan rapat kerja nasional (rakernas) kembali menegaskan sikapnya sebagai oposisi pemerintah seraya menentang peraturan presiden yang membuka investasi untuk industri minuman keras.
Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, penolakan terhadap pembukaan investasi minuman keras merupakan salah satu upaya partai membela kepentingan rakyat.
"Pembelaan rakyat menyangkut berbagai dimensi kepentingan, baik keselamatan jiwa, kepentingan ekonomi, sosial, maupun politik. Pembelaan rakyat ini juga menolak adanya investasi minuman keras," kata Alhabsyi, Senin, 1 Maret 2021.
Kita lihat, sikap sekarang suda kelihatan, kami menolak dibebaskan (investasi) minuman keras.
Baca juga: Zulkifli Hasan: PAN Tolak Perpres Investasi Miras
Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Februari 2021 mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang salah satunya akan membuka keran investasi untuk industri minuman beralkohol atau minuman keras.
Dalam Lampiran III Perpres No.10/2021, pemerintah membuka investasi atau penanaman modal baru untuk industri minuman mengandung alkohol, anggur, dan minuman mengandung malt, yang biasa ditemukan di produk bir di beberapa daerah tertentu, seperti Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Ketentuan itu nantinya mulai efektif berlaku pada tanggal 4 Maret 2021.
Terkait dengan kebijakan itu, Alhabsyi mengatakan bahwa kader-kader PKS akan membahas strategi menolak investasi minuman keras lebih pada saat rakernas nanti.
"Semua akan dibahas oleh bidang hukum. Kita lihat, sikap sekarang suda kelihatan, kami menolak dibebaskan (investasi) minuman keras, sudah terbaca artinya ini akan dibicarakan secara nasional sikap-sikap ini," kata Alhabsyi saat jumpa pers usai acara pembukaan.
Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam sambutannya pada acara pembukaan hari ini kembali menegaskan sikap partai sebagai oposisi pemerintah. Dengan demikian, dia berharap seluruh kader PKS rajin berkolaborasi dan membangun komunikasi dengan berbagai elemen koalisi masyarakat sipil.
"Kehadiran PKS harus membawa pesan persahabatan, bukan permusuhan. Kehadiran PKS harus membawa kemaslahatan, bukan kemudaratan. Kehadiran PKS harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari permasalahan," kata Syaikhu.
Ia berharap para kader dapat menyampaikan pesan-pesan itu kepada berbagai kelompok masyarakat.
Dalam acara pembukaan, pucuk pimpinan PKS juga menyuarakan penolakannya terhadap langkah pemerintah menghapus santunan untuk kematian akibat Covid-19, serta penyertaan modal negara untuk menanggung kerugian akibat skandal Jiwasraya.
Baca juga: PKS Sebut Perpres Investasi Miras Meresahkan Masyarakat
Dalam rakernas tahun ini, PKS mengambil tema "Terus Melayani dan Membela Rakyat". Rangkaian rapat kerja PKS akan berlangsung selama lebih dari 2 minggu, 1-18 Maret 2021.
Alhabsyi menyebutkan 80 persen rapat kerja akan berlangsung secara virtual, sementara 20 persen pertemuan akan diadakan secara langsung di Jakarta dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat demi mencegah penyebaran Covid-19. []
