Jakarta - Anggota DPR Fraksi PKS Rafli Kande meminta agar Perusahaan Listrik Negara (PLN) meningkatkan pelayanannya ke konsumen terutama di luar Pulau Jawa. Menurutnya, tolok ukur Indonesia dikatakan negara maju ketika listrik tak lagi mati secara tiba-tiba.
BUMN yang diperuntukkan untuk mengais keuntungan, bekerjalah untuk mengais keuntungan. Jangan santai, jangan slow.
Rafli mengungkapkannya di sela saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR dengan Kementerian BUMN dan Komisaris-Direksi BUMN Bidang Energi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 3 Februari 2020.
"Kayak PLN yang ada di Aceh, kalaupun sudah terkoneksi semuanya, jadi jangan beralasan. Sekarang bagaimana meningkatkan pelayanan yang maksimal itu. Di negara maju kita enggak pernah mendengar listrik mati. Kita sudah berapa lama merdeka?" kata Rafli kepada Tagar, Senin, 3 Februari 2020.
Dalam pelayanan, kata Rafli, saat ini BUMN belum bisa memberikan servis terbaik kepada masyarakat. Lebih lanjut, dia mengatakan BUMN tidak lagi bisa bekerja santai melihat perkembangan yang saat ini.
"BUMN bidang pelayanan harus konsentrasi memberikan pelayanan yang maksimal. BUMN yang diperuntukkan untuk mengais keuntungan, bekerjalah untuk mengais keuntungan. Jangan santai, jangan slow," ucapnya.
Dia mendorong agar perusahan BUMN dapat melakukan evaluasi terkait kinerja yang mereka lakukan beberapa tahun terakhir. Upaya itu, kata dia, dapat mencegah defisit. Sehingga permintaan BUMN mendapat suntikan modal dari APBN tak lagi terjadi.
"Harapan kita bagaimana BUMN benar-benar bisa mengevaluasi kinerja beberapa tahun ini. Jadi sekarang harapan rakyat kepada BUMN yang merupakan lembaga yang dipercayakan oleh negara sebagai lembaga untuk memenuhi pundi-pundi uang negara," ujarnya.
Rafli menegaskan Komisi VI DPR memberikan jangka waktu 2 tahun untuk BUMN memperlihatkan kualitas sebagai perusahaan negara.
"Makanya tadi saya mengatakan, dua tahun ini masa uji kita berikan kepada BUMN. Dua tahun ini kita beri, nanti kita mengevaluasi bagaimana kinerja BUMN. Kita lihat nanti grafik keuntungannya. Jangan setiap tahun meminta penyertaan modal terus. Emangnya rakyat hanya untuk menutup hutang-hutangnya BUMN? Apa kerjanya seperti itu? Jangan," kata Rafli.
Bila dalam batas 2 tahun ke depan perusahaan BUMN tetap meminta penyertaan modal negara (PMN), minim peningkatan aset, dan pertumbuhan utang per tahun masih terjadi, maka Rafli menyarankan agar perusahaan pelat merah dibubarkan saja.
"Bila dua tahun ini tidak jelas, kita akan evaluasi secara besar apakah BUMN ini atau negara ini tidak boleh lagi berbisnis. Ayo kita cari formula baru," tutur dia. []
