PKS Sebut Pemerintah Terlalu Memanjakan Smelter Asing

Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto menyebut pemerintah terlalu memanjakan investor smelter asing dengan berbagai insentif dan kemudahan.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto. (Foto: Dokumen Mulyanto)

Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Mulyanto menyebut pemerintah terlalu memanjakan investor smelter asing dengan berbagai insentif dan kemudahan.

"Sudah saatnya pemerintah meninjau berbagai insentif dan kemudahan berusaha tersebut agar lebih efisien dan proporsional," ujar Mulyanto dalam siaran persnya seperti dikutip Tagar, Rabu, 9 September 2020.

Apalagi datangnya ratusan tenaga kerja asing (TKA) tersebut berasal dari negara dengan wabah Covid-19. Hal ini dikhawatirkan semakin membuat masyarakat risau

Anggota Komisi VII DPR RI ini menjelaskan, secara konsepsional, program hilirisasi produk tambang melalui smelter seharusnya melahirkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, keberadaan smelter juga bisa menumbuhkan usaha rantai pasok meliputi tumbuhnya industri terkait di hilir.

"Sementara hasil akhir yang kita ekspor adalah produk nikel bernilai tambah tinggi, bukan lagi lagi bijih tambang. Harapannya dalam jangka panjang, neraca transaksi perdagangan kita akan bisa dikoreksi positif," ucap Wakil Ketua FPKS DPR Bidang Industri dan Pembangunan ini.

Kendati demikian, Mulyanto meminta agar program hilirisasi tersebut tak tercederai karena dinilai boros kemudahan.

"Iming-iming kemudahan bagi investor asing ini jangan terlalu berlebihan. Sementara manfaatnya tidak terlihat oleh masyarakat," kata dia.

Mulyanto lantas mendorong pemerintah melihat sisi manfaat bagi publik dengan masuknya investor smelter asing tersebut. Apabila tidak, kata Mulyanto, kesan yang ditangkap masyarakat hanya sekadar pemanjaan terhadap investor asing melalui insentif harga bijih tambah yang sangat murah.

"Apalagi datangnya ratusan tenaga kerja asing (TKA) tersebut berasal dari negara dengan wabah Covid-19. Hal ini dikhawatirkan semakin membuat masyarakat risau," kata Mulyanto.

Adapun smelter merupakan fasilitas pengolahan atau pemurnian hasil tambang menjadi produk yang lebih bernilai tambah tinggi.

Diketahui, sebanyak 450 orang warga negara asing asal China bekerja di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri).

Para TKA tersebut didatangkan dari China untuk kebutuhan pembangunan konstruksi PLTU dan smelter dari PT Bintan Alumina Indonesia (BAI).

"Pada Sabtu, 5 September 2020, ada lagi 145 pekerja dari China masuk ke perusahaan kami sehingga menjadi sekitar 450 orang. Sama seperti pekerja asing lainnya, mereka menaati protokol kesehatan," kata Direktur Utama PT BAI, Santoni di Bintan dilansir dari Antara, Senin, 7 September 2020. []

Berita terkait
PKS: Cabut Klaster Pendidikan dari RUU Cipta Kerja
Fikri Faqih mendesak pembahasan klaster pendidikan dicabut seluruhnya dari substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
PKS Minta Baleg Cermat Soal Penyusunan RUU BI
Anggota PKS menilai Baleg perlu meminta masukan dari para ahli ekonomi untuk menimbang usulan-usulan perubahan yang disampaikan Tenaga Ahli Baleg.
PKS Ingatkan Pemerintah Tidak Berbisnis Vaksin
Sukamta mengingatkan pemerintah tidak melakukan bisnis vaksin dengan rakyat Indonesia
0
Dua Alasan Megawati Belum Umumkan Nama Capres
Sampai Rakernas PDIP berakhir, Megawati Soekarnoputri belum mengumumkan siapa capresnya di Pilpres 2024. Megawati sampaikan dua alasan.