Jakarta - Anggota Komisi VII DPR, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto minta Pemerintah tidak perlu menambah subsidi untuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Menurutnya, anggaran untuk peningkatan produksi minyak sawit sebagai bahan baku produksi biosolar tersebut ada baiknya dialihkan untuk program peningkatan kesejahteraan rakyat.
Mulyanto menilai, pemberian subsidi kepada BPDPKS untuk meningkatkan produksi bahan campuran biosolar saat ini tidak efektif. Dia berpendapat, saat harga minyak dunia anjlok, model subsidi ini hanya menghambur-hamburkan uang rakyat dan menguntungkan pengusaha besar. Apalagi di tengah pandemi Corona seperti sekarang ini.
Saya rasa, kita tidak harus menggelontorkan uang rakyat untuk mensubsidi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Apalagi kalau yang menikmati hanya segelintir raksasa sawit, sementara petani sawit kecil tetap tidak tersentuh
"Saya rasa, kita tidak harus menggelontorkan uang rakyat untuk mensubsidi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Apalagi kalau yang menikmati hanya segelintir raksasa sawit, sementara petani sawit kecil tetap tidak tersentuh," katanya kepada Tagar, Selasa, 23 Juni 2020.
Baca juga: Aksi MUI Tolak RUU HIP, Ngabalin: Di Mana Otaknya?
"Di tengah permintaan BBM domestik yang menurun, lebih baik kita sesuaikan komposisi produksi biofuel ini, sesuai harga keekonomiannya, agar uang rakyat yang terbatas betul-betul dapat difokuskan untuk penanggulangan pandemi covid-19 ini," tambahnya.
Mulyanto mengapresiasi upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi biosolar sebagai salah satu cara mengurangi polusi udara. Namun, kata dia, saat ini bukan waktu yang tepat memproduksi secara besar-besaran biodiesel, mengingat harga minyak dunia anjlok dan masyarakat tengah menderita kedaruratan kesehatan.
"Melihat perkembangan harga minyak dunia saat ini, kebutuhan BBM dalam negeri dan juga tingkat persediaan minyak mentah dunia yang melimpah, sebaiknya pemerintah memilih opsi yang lebih efisien. Buat apa produksi biosolar dengan komposisi FAME tinggi, jika subsidinya semakin membengkak," kata dia.
Baca juga: Pemerintah Harus Tegaskan Jika Tak Setuju RUU HIP
Dia menegaskan, negara jangan terlalu bersemangat untuk menaikkan komposisi FAME (fatty acid methyl esters atau bahan olahan minyak sawit untuk campuran produksi biosolar) dari 20% menjadi 30%, dan seterusnya bila harga ekonominya makin tergerus.
"Kita harus menjaga irama penataan sektor hulu dan sektor hilir migas secara selaras dan harmonis. Jangan sampai Pemerintah lebih mementingkan menolong segelintir raksasa sawit daripada kepentingan konsumen solar bersubsidi. Prioritas pemerintah harusnya adalah nasib rakyat kecil bukan para cukong sawit," ucap Mulyanto. []
