Jakarta - Anggota Komisi I DPR, Sukamta sentil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyoal pada permasalahan bahan baku industri kesehatan. Dia mengatakan, dalam hal ini Erick telah menelan ludahnya sendiri.
Sukamta melihat adanya inkonsistensi antara kebijakan dengan pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir terkait vaksin Covid-19 (C-19).
Namun, kini Pak menteri sepertinya menelan ludah sendiri dengan memimpin impor bahan baku vaksin Covid-19
"Menteri BUMN, Erick Thohir ketika awal Covid-19 melanda mengakui Indonesia 90% industri kesehatan dari impor, kemudian menyatakan ada mafia dan menyatakan akan melawan. Namun, kini Pak menteri sepertinya menelan ludah sendiri dengan memimpin impor bahan baku vaksin Covid-19," ujar Sukamta melalui siaran pers yang diterima Tagar, Jumat, 28 Agustus 2020.
"Padahal jika kita serius kita bisa membuat bahan baku bulk vaksin memanfaatkan pemanfaatan bahan baku yang berasal dari sumber daya alam Indonesia," kata dia menambahkan.
Dia berpandangan, potensi bisnis vaksin ini luar biasa. Menurutnya, dalam hal itu seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk mandiri mengembangkan bisnis vaksin.
"Bio Farma sebagai Perusahaan farmasi milik negara PT Bio Farma (Persero) dengan kapasitas produksi sebesar 3 miliar dosis terbesar di Asia Tenggara bahkan 132 negara telah mengimpor vaksin dari Indonesia. Ini potensi besar. Maka seharusnya pemerintah mengambil kebijakan jangka pendek dan panjang dalam upaya penyediaan bahan baku farmasi berbasis bio teknologi dan herbal daripada impor bahan baku kimiawi. Harapannya Indonesia bisa segera berdaulat dalam industri farmasi," ucapnya.
Dia menambahkan, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia dengan perusahaan plat merahnya, yakni Bio Farma menjadi satu-satunya negara yang diakui sebagai pemasok vaksin di kawasan ini oleh badan kesehatan dunia atau WHO.
WHO juga mencatat bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang mendominasi pasokan vaksin dunia bersama dengan India, Belgia, Perancis, dan Korea Selatan. Untuk pemasok vaksin ke negara muslim, Indonesia adalah produsen besar bersama Tiongkok dan India.
Selain itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini sangat menyesalkan langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang telah melakukan perjanjian Preliminary Agreement of Purchase and Supply of Bulk Production of Covid -19 Vaccine.
Sukamta menegaskan, perjanjian pembelian bulk vaccine dengan Sinovac China menunjukan bukti bahwa Indonesia tidak berdaulat di bidang farmasi.
- Baca juga: DPR: Indonesia Tak Berdaulat Soal Kefarmasian
- Baca juga: Sukamta Anggap Kartu Prakerja Skandal Memalukan
"Presiden Jokowi dengan bangga menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara yang paling siap menyediakan vaksin Covid-19 setelah perjanjian bulk vaksin dengan perusahaan farmasi Sinovac, China. Namun, seharusnya disisi lain bapak presiden sedih. Perjanjian ini menunjukan bahwa Indonesia tidak berdaulat dalam bidang farmasi," kata Sukamta.[]
