UNTUK INDONESIA
PKS Beri Solusi Selesaikan Kemelut di Natuna
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta, angkat suara terkait kemelut yang terjadi di laut Natuna.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta, ditemui Tagar di di aula DPP PKS, Jakarta, 20 Januari 2020. (Foto: Tagar/Husen Mulachela)

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta, angkat suara terkait kemelut yang terjadi di laut Natuna. Menurutnya, Indonesia sampai saat ini masih belum memiliki standar perlakuan yang jelas terhadap pelanggar wilayah berdaulat. Hal tersebut, menurutnya, berkaitan dengan banyaknya lembaga di Indonesia yang belum memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang jelas.

"Sementara di kita, standar perlakuan terhadap pelanggar wilayah berdaulat kita itu, sampai hari ini SOP-nya tidak jelas. Jadi di sana, coast guard memperingatkan dengan Toa. 'Halo, halo kamu melanggar wilayah Indonesia silakan pergi'," ujar Sukamta, ditemui Tagar di aula DPP PKS, Jakarta, 20 Januari 2020.

Melengkapi pernyataannya, Sukamta memberi contoh bagaimana kapal negara Vietnam dalam menindak para pelanggar wilayah kedaulatan yang mencuri ikan di laut mereka.

"Kalau dibanding dengan Vietnam, coast guard-nya Vietnam itu tidak pakai 'halo-halo' terlalu lama. Jadi begitu melihat kapal nelayan China itu mendekati wilayah kedaulatan Vietnam, itu yang dilakukan adalah coast guard-nya itu menabrak kapal-kapal nelayan," kata dia.

Terkait hal tersebut, Sukamta merasa tidak perlu terlalu mempermasalahkan ukuran kapal coast guard China yang lebih besar jika dibanding dengan kapal kosgard Indonesia. Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan membeli atau menyewa kapal penjaga pantai yang lebih besar.

...yang dilakukan adalah coast guard-nya itu menabrak kapal-kapal nelayan.

Hal yang lebih penting menurut Sukamta adalah pembenahan terhadap banyaknya tumpang tindih antara lembaga yang satu dengan lainnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing. Pembenahan terhadap lembaga-lembaga tersebut, menurutnya, bertujuan agar lembaga memiliki wewenang yang "tajam".

"Nanti penegakan hukum itu ada di KKP bukan ada di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Jadi di kita ini punya lembaga yang sangat banyak tapi tupoksinya itu menjadi enggak karu-karuan," kata Sukamta.

"Saya kira perlu ada penataan agar lembaganya itu kalau perlu disempitkan, menjadi sempit tapi kewenangannya tajam," ujar dia.

Menurutnya, kejelasan aturan, tupoksi, porsi, serta SOP setiap lembaga harus menjadi prioritas pemerintah sebelum membicarakan perihal penataan dan penguatan Bakamla dan Angkatan Laut (AL). Sukamta justru melihat saat ini lembaga-lembaga tersebut saling berebut untuk unjuk gigi.

"Nah yang nampak hari ini adalah justru lembaga-lembaga ini sekarang saling berebut," katanya. AL berebut dengan Bakamla, dengan KKP, dengan yang lain-lain saling berebut untuk unjuk gigi. Terus kira-kira siapa yang pantas untuk dapat tambahan anggaran," ujar Sukamta.

Kapal ChinaKapal Coast Guard China-5302 memotong haluan KRI Usman Harun-359 pada jarak 60 yards (sekitar 55 meter) saat melaksanakan patroli mendekati kapal nelayan pukat China yang melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia Utara Pulau Natuna, Sabtu, 11 Januari 2020.(Foto: Antara/M Risyal Hidayat)

Melalui pernyataannya tersebut, Sukamta berspekulasi kalau lembaga-lembaga yang berwenang mengatasi persoalan Natuna menganggap peristiwa yang terjadi saat ini sebagai kemelut yang membawa berkah.

"Barangkali Natuna ini oleh lembaga-lembaga ini dipandang sebagai berkah, kemelut yang membawa berkah. Tapi kan tidak bagus kalau ini jadi perilaku kita," katanya.

Sukamta berharap, peristiwa yang terjadi di Natuna bisa menjadi momen bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan penataan kembali terhadap lembaga-lembaga yang ada.

"Kita harapkan justru inilah saatnya kita melakukan penataan. Jangan sekarang ini masing-masing minta tambahan anggaran, sementara tidak jelas penataannya," tuturnya. []

Berita terkait
Natuna Dilanggar China, TNI Siaga Tempur
TNI meningkatkan kesiagaan dengan mengirimkan pasukan guna menggelar operasi siaga tempur menyusul adanya pelanggaran wilayah oleh China di Natuna.
Susi Pudjiastuti Angkat Bicara Soal China di Natuna
Kehadiran kapal-kapal nelayan China yang didukung kapal penjaga pantai di Laut Natuna jadi masalah karena itu masuk ZEE Indonesia
Reaksi Menteri Inggris Soal Konflik Natuna
Menteri Inggris untuk Asia Pasifik Heather Wheeler ingin pihak-pihak yang terlibat konflik Natuna, ikut aturan hukum.
0
Sabu dan Ekstasi Barang Bukti Kasus Vitalia Sesha
turut mengamankan sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, ekstasi, hingga pil happy five dalam penangkapan artis Vitalia Sesha.