Jakarta - Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto menyesalkan kelambanan Pertamina menanggapi isu penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Premium. Dia berpendapat, persoalan ini merupakan isu yang sensitif.
Dia menilai, dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 ini seharusnya Pertamina bisa lebih sigap menanggapi kabar yang dapat menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.
dinaikan saja harganya bisa membuat rakyat demo berhari-hari. Jadi sebaiknya Pertamina jangan sembarangan mengeluarkan pernyataan
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga meminta agar Pertamina segera mengklarifikasi isu itu ketika baru muncul. Hal itu diungkapkan kepada Tagar, Senin, 22 Juni 2020.
"Jangan sampai isu tidak benar itu merebak di masyarakat Pertamina baru menyampaikan pernyataan sikap. Hal tersebut bisa membuat masyarakat berpikir Pertamina memang ada rencana menghapus Pertalite dan Premium," katanya.
Dia menegaskan, persoalan BBM merupakan hal yang sesitif bagi masyarakat. Lantas, Mulyanto meminta Pertamina berhati-hati mengeluarkan sikap.
Baca juga: DPR Soroti Internet Mahal, Iklan dan Pajak Facebook
"BBM itu isu yang sensitif. Jangankan dihilangkan, dinaikan saja harganya bisa membuat rakyat demo berhari-hari. Jadi sebaiknya Pertamina jangan sembarangan mengeluarkan pernyataan," ujarnya.
Dia berpendapat, menanggapi isu yang menyeruak ini seharusnya Pertamina lebih aktif mensosialisasikan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan sebelum memutuskan menghilangkan Pertalite dan Premium.
Baca juga: Cek Fakta: Apa Benar Fraksi PKS Setujui Draf RUU HIP
Dia menambahkan, jika dalam waktu tertentu Pertamina ingin ada peralihan pola konsumsi masyarakat dari yang biasa menggunakan BBM berbahaya ke BBM ramah lingkungan sebaiknya dibuat rencana kerja khusus untuk merealisasikan rencana tersebut.
Rencana kerja tersebut sebaiknya disampaikan ke DPR untuk mendapatkan tanggapan. Dengan demikian rakyat jadi tahu setiap kebijakan yang akan diterapkan.
"Jangan seperti sekarang yang terkesan mau mengakali-akali kebijakan. Dilontarkan dulu sebuah isu untuk melihat reaksi masyarakat. Jika terjadi penolakan maka akan ditarik dan bersikap seolah-olah isu tersebut tidak benar," kata dia.
"Ini bukan cara yang baik. Pola komunikasi seperti itu harus diubah. Kebijakan apapun yang ingin diambil sebaiknya dibuka secara transparan. Agar masyarakat bisa memberikan tanggapan," tambahnya.
Dia juga meminta, Pertamina lebih transparan dalam merumuskan kebijakan. Pasalnya, Mulyanto enggan persoalan ini seperti kasus harga jual BBM nonsubsidi yang masih belum disesuaikan dan tidak jelas ujung pangkalnya.
"Dalam hal ini Pertamina harus lebih terbuka. Jangan ada kebijakan yang ditutup-tutupi. Biarkan masyarakat tahu setiap tahap kebijakan yang akan dibuat. Jangan mendadak diterapkan sebelum disosialisasikan," ucap Mulyanto. []
