Bandung - DPW PKB Jawa Barat mengimbau warga Jawa Barat tak melakukan aksi demonstrasi, pengawalan atau bentuk aksi mobilisasi massa lainnya saat sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 14 Juni 2019.

Imbauan ini disampaikan mengingat pada aksi 22 Mei lalu, Jawa Barat pemasok massa paling banyak. Karena memang Jawa Barat menjadi wilayah menyangga Jakarta sekaligus basis pendukung Prabowo-Sandiaga.

"PKB mengimbau warga Jabar dan kepada siapapun, pihak manapun untuk tidak mengerahkan massa ke Jakarta," tutur Ketua Harian DPW PKB Jawa Barat Oleh Soleh di Bandung, Rabu 12 Juni 2019.

PKB sangat berharap proses sidang perdana sengketa di MK tidak menimbulkan gejolak seperti pada 22 Mei 2019 lalu.

"Mudah-mudahan kejadian 22 Mei kemarin menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama politisi. Jangan sampai rakyat menjadi korban," kata Oleh Soleh.

Dia berkata, cukup sudah kerusuhan 22 Mei menjadi peristiwa terakhir. Jangan sampai sidang di MK malah membuat masyarakat merugi.

Apapun nanti keputusan MK semuanya harus berlapang dada. Misalkan nanti Prabowo-Sandiaga kalah harus berlapang dada

"Jangan ada darah apalagi nyawa. Cukup sudah 22 Mei itu kejadian terakhir. Akhirilah, dan kita harus percaya bahwa hukum harus menjadi panglima. Harus menjadi penegak hukum dan pemersatu bangsa," ujarnya.

PKB Jawa Barat berharap hukum memberikan keadilan bagi semua pihak. Tak ada lagi hakim-hakim jalanan yang membenarkan segala cara.

Dia juga mengimbau pendukung dua kubu termasuk elite di dalamnya mengedepankan persatuan demi kemajuan Indonesia.

"Apapun nanti keputusan MK semuanya harus berlapang dada. Misalkan nanti Prabowo-Sandiaga kalah harus berlapang dada," tutur dia.

Ketua PA 212 Jawa Barat sekaligus Ketua Bidang Kaderisasi PA 212 Pusat Nonop Hanafi mengakui bahwa baik FPI maupun PA 212 berencana akan melakukan aksi pada sidang MK 14 Juni 2019 di Jakarta.

Namun baru sebatas rencana, karena sejauh ini FPI pusat maupun PA 212 belum memberikan arahan tegas soal rencana aksi tersebut.

"Bisa jadi menurunkan 500 orang dari unsur FPI ataupun PA 212 ke Jakarta. Masih menunggu arahan, masih rencana," kata dia. []

Artikel lainnya: