Pimpinan DPR Pastikan Percepat Pengesahan RUU Papua Barat Daya

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan percepat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Papua Barat Daya.
Pimpinan DPR Pastikan Percepat Pengesahan RUU Papua Barat Daya. (Foto: Tagar/DPR RI)

TAGAR.id, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan percepat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Papua Barat Daya. 

Ia menegaskan kembali, sebagaimana telah disampaikan pada penutupan di sidang sebelumnya pada Masa Persidangan I, bahwa pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 akan segera disahkan RUU tentang Provinsi Papua Barat Daya tersebut.


Dengan hitung-hitungan itulah kita akan selesaikan dengan mekanisme yang ada di DPR untuk mengesahkan RUU Papua Barat Daya.


“Karena itu sambil menunggu mekanisme (penyusunan RUU, red) berjalan, mudah-mudahan segera kita akan dilangsungkan Rapat Pimpinan, Rapat Badan Musyawarah, dan dilanjutkan Rapat Paripurna paripurna sambil menunggu sinkronisasi dengan Komisi II yang hari ini (Kamis, red) mengadakan rapat dengan pemerintah dan KPU,” ujar Dasco kepada media di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 November 2022.

Di sisi lain, ia menjelaskan perihal alasan mundurnya pengesahan di tingkat II RUU tersebut yang sudah sempat selesai pembahasannya di tingkat I pada Masa Persidangan I 2022-2023 atau Agustus-Oktober 2022 lalu.

“Ya memang alasannya kemarin (belum disahkan di tingkat II, red) karena tidak keburu. Suratnya masuk ketika DPR sudah mau menutup masa sidang. Sehingga, kita akan proses mudah-mudahan dalam waktu dekat,” ujar Politisi Partai Gerindra itu.

Kendati begitu, ia menjamin penundaan pengesahan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap rencana pemerintah untuk menerbitkan Perppu Pemilu dikarenakan bertambahnya Daerah Pemilihan (dapil). 

Sebab, pihaknya telah menghitung tenggat waktu pengesahan RUU tersebut, sehingga tidak mengganggu tahapan pemilu yang sudah ditetapkan.

“Dengan hitung-hitungan itulah kita akan selesaikan dengan mekanisme yang ada di DPR untuk mengesahkan RUU Papua Barat Daya,” tutupnya. []

Berita terkait
Masalah Pertanahan Dinilai Belum Optimal Sepenuhnya, Ini Sikap DPR
Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus mengatakan, pihaknya akan segera memfasilitasi para korban mafia tanah untuk menyampaikan langsung aspirasinya
Ketua DPRD DKI Ungkap Formula E Proyek Rugi
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mempertanyakan klaim keuntungan yang diraih dari penyelenggaraan balap Formula E.
Fraksi PKB DPRD Jateng Sebut Ganjar Pranowo Jarang Hadir Rapat Paripurna
Anggota Fraksi PKB DPRD Jateng Benny Karnadi menyesalkan langkah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang jarang menghadiri rapat paripurna.
0
Gelar Indonesia UMKM Expo, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Ajak Masyarakat Naikan Pamor Produk UMKM
Dalam rangka memperingati serta memeriahkan rangkaian kegiatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) Tahun 2022, Kementerian ATR/BON gelar acara.