UNTUK INDONESIA
Pilkada 2020, PKB Jabar Jajal Koalisi dengan Gerindra
PKB Jawa Barat tidak menutuk kemungkinan untuk berkoalisi dengan Gerindra di Pilkada Jawa Barat tahun 2020.
Ketua Harian DPW PKB Oleh Soleh, saat diwawancarai di Bandung, Jumat 18 Oktober 2019.(Foto: Tagar/Fitri Rachmawati)

Bandung - DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat tidak menutup kemungkinan akan berkoalisi di Pilkada 2020, terutama kerjasama untuk delapan kabupaten dan kota. Terbukanya kerjasama politik ini muncul setelah Prabowo Subianto bertemu dengan Muhaimin Iskandar.

“Tak bisa dipungkiri pertemuan Prabowo Subianto dengan Muhaimin Iskandar bukan saja untuk merajut persatuan dan mendinginkan suhu politik. Memang ada pembicaraan kerjasama politik, Pilkada di beberapa provinsi. Jawa Barat salah satunya,” tutur Ketua Harian DPW PKB Jawa Barat Oleh Soleh kepada Tagar di Bandung, Jumat 18 Oktober 2019.

Koalisi partai dalam konteks Pilkada jelas Oleh Soleh, memang tak bisa terhindar dari Partai Gerindra maupun dengan partai politik lainnya. Hal ini mengingat  peta kekuatan politik partai yang berbeda-beda disetiap daerah, ada perbedaan karakter juga, perbedaan calon hingga ke basis yang sangat berbeda disetiap daerah.

Tak bisa dipungkiri pertemuan Prabowo Subianto dengan Muhaimin Iskandar bukan saja untuk merajut persatuan dan mendinginkan suhu politik. Memang ada pembicaraan kerjasama politik, Pilkada di beberapa provinsi

“Basis PKB dengan Gerindra dan partai politik sangat berbeda. Begitu juga dengan kekuatan politik di daerah berbeda-beda juga. Maka, kita sangat terbuka dengan partai manapun, termasuk Partai Gerindra,” jelas Oleh Soleh.

Lagi pula, posisi PKB di delapan kabupaten kota yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020 ini tidak semunya PKB memiliki kursi di DPRD-nya. Kecuali di Kabupaten Indramayu, PKB memiliki 7 kursi dari yang sebelumnya hanya 5 kursi.

Pertimbangan Koalisi Gerindra, Isi Tas Calon Juga Penting

Ditemui secara terpisah, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Daddy Rohanady menuturkan, sebenarnya keputusan berkoalisi di Pilkada 2020 untuk delapan kabupaten dan kota di Jawa Barat dikembalikan kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) masing-masing. Sebab, mereka lebih mengetahui medan pertempuran hingga kultur daerahnya.

“Kecuali memang DPP menggaris bawahi, atau  menggunakan hak veto-nya (kekuasaannya) untuk langsung memilih partner koaliasi berikut calonnya. Ini bisa beda cerita. Tapi ya, jarang terjadi. Karena biasanya, akan dikembalikan kepada DPC masing-masing,” tutur dia.

Mekanismenya jelas Daddy, biasanya DPC Partai Gerindra akan melaporkan ke DPD hingga DPD ihwal kondisi dilapangan. Termasuk pertimbangan-pertimbangan, dan kajian mendalam ihwal dengan partai siapa akan berkoalisi.

Partai Gerindra sangat terbuka dengan semua partai untuk berkoalisi

“Mareka bisanya akan melaporkan ke atas (DPD dan DPP) dengan berbagai pertimbangan. Lalu DPP akan melihat dan mengkaji mudharat dan manfaatnya. Kalau dinilai lebih besar manfaatnya biasanya akan disetujui untuk gabung (berkoalisi), dan kalau lebih banyak mudharatnya biasanya DPP tak menyetujui,” jelas Daddy.

Kemudian faktor apa yang menjadi pertimbangan utama baik DPC, DPD maupun DPP memutuskan untuk berkoalisi terang Daddy, hal paling utama adalah persyaratan administrasi seperti kecukupan jumlah kursi sebagai syarat pendaftaran calon, biasanya ini menjadi pertimbangan pertama.

Kedua, calon yang diusung baik dari Partai Gerindra sendiri maupun partai koalisi. Apakah calon yang diusung memiliki syarat integritas, kapabilitas dan kapasitas juga kemampuan finansial.

“Saya pikir, dimata saya semua parpol terbuka untuk bisa berkoalisi dengan Partai Gerindra. Tetapi ya, dengan banyak pertimbangan manfaat dan mudharatnya. Kita di Pilkada itu seperti jual orang (calon). Maka, kita harus lihat track record-nya jelek atau tidak. Punya integritas atau loyalitas tidak, dan terakhir punya isi tas (punya duit) atau tidak,” kata dia.

Selain itu tambah Daddy, peta politik pun menjadi pertimbangan Partai Gerindra Jawa Barat untuk menentukan koalisi. Seperti di Tasikmalaya Partai Gerindra terpaksa berkoalisi dengan PPP karena Tasikmalaya menjadi basis PPP. Masuk lagi ke daerah Pantura, Cirebon Gerindra terpaksa berkoalisi dengan PDIP.

“Tapi ya, ini akan dikembalikan kepada DPC Partai Gerindra masing-masing, karena kembali lagi kepada mereka (DPC) yang tahu persis medan pertempuran nanti di Pilkada. Mereka itu panglimanya nanti, tapi yang jelas Partai Gerindra sangat terbuka dengan semua partai untuk berkoalisi,” tambah dia. []

Baca juga:

Berita terkait
Harapan Tokoh Jawa Barat Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf
Tokoh politik dari PKB, GMKI, dan pengamat politik di Jawa Barat menyampaikan harapannya terhadap pelantikan Presiden dan Wapres.
Lima Destinasi Pilihan Wisata Alam di Jawa Barat
Ada beberapa tempat wisata di Jawa Barat yang masih diketahui sedikit orang. Bisa menjadi pilihan saat berlibur bersama keluarga atau teman.
98 Warga Jawa Barat di Wamena Dipulangkan
Sebanyak 98 warga migran asal Jawa Barat yang selama ini mengadu nasib di Wamena ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Papua, dipulangkan.
0
Besok Jalan Malioboro Yogyakarta Ditutup 12 Jam
Malioboro tidak hanya ditutup saat Selasa Wage. Besok saat Selasa Pon juga diujicobakan ditutup atau bebas kendaraan bermotor.