Jakarta - Susi Pudjiastuti memberikan pesan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Ia mengatakan agar tetap menjaga Peraturan Presiden No 44/2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka karena penting bagi kedaulatan nasional.
Pada 2020, tidak boleh ada lagi illegal fishing.
"Saya titip Perpres No 44/2016 ke bapak (Edhy Prabowo) agar laut kita lestari dan produktif," kata Susi Pudjiastuti di Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019, seperti diberitakan Antara.
Perpres No 44/2016 antara lain tidak mengizinkan pihak asing untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan di kawasan perairan nasional.
Sumber daya perikanan yang terdapat di lautan Nusantara, kata Susi, merupakan satu-satunya sumber protein yang masih aksesibel bagi warga.
Susi mengharapkan Presiden Joko Widodo mempertahankan Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 dalam rangka menjaga kekayaan laut Indonesia.
"Dalam peraturan itu, investasi asing tidak diperbolehkan di bidang penangkapan ikan, tapi untuk pengolahan, lain-lain boleh. Itu keterbukaan kita," ujar Susi Pudjiastuti di Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019.
Harapan dipertahankannya Perpres, lanjut Susi, seiring dengan akan diberlakukannya praktik illegal fishing sebagai kejahatan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2020.
Susi mengatakan, saat ini pelaku ilegal fishing sedang berupaya keras untuk memperoleh izin legal ke sejumlah negara, salah satunya dengan membeli perusahaan lokal agar bebas menangkap ikan di negara yang dituju, salah satunya Indonesia.
"Pada 2020, tidak boleh ada lagi illegal fishing, sekarang pelaku illegal fishing mencari rumah dengan segala cara, salah satunya masuk ke perusahaan Afrika dengan membeli perusahaan lokal, mereka membeli izin atau perusahaan setempat agar mereka teregister dan legal," katanya.
Sebagian dari pelaku praktik illegal fishing, kata dia, berupaya masuk ke Indonesia, namun, terhalang dengan Perpres 44 itu. []
