Bantul - Masa jabatan sebagai Bupati Bantul, Suharsono telah berakhir pada Februari 2021 ini. Suharsono mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada pihak-pihak yang telah membantu semasa kepemimpinannya.
Menurut Suharsono, sejak tahun 2016 telah banyak kebersamaan dan pengalaman luar biasa yang telah didapat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bantul. “Terima kasih kepada Gubernur DIY, seluruh jajaran Forkompida, para pimpinan dan anggota DPRD, juga keluarga besar Pemkab Bantul atas kebersamaan semua pihak yang telah bergotong royong serta berikhtiar bersama memberikan yang terbaik untuk Bantul,” katanya setelah sertijab, Rabu, 17 Februari 2021.
Baca Juga:
Dia berharap apa yang telah dilakukannya semasa jabatannya bersama Wakil Bupati, Abdul Halim Muslih dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat Bantul. Dia juga berpesan untuk semua elemen pemerintahan Kabupaten Bantul agar bersinergi dengan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yakni Abdul Halim Muslih dan Joko Purnomo.
Menurut Suharsono, sinergi semua elemen adalah modal dasar dalam membangun daerah Bumi Projotamansari. “Semua elemen pemerintahan agar bersinergi dengan bupati dan wakil bupati demi Bantul tercinta," ungkapnya.
Semua elemen pemerintahan agar bersinergi dengan bupati dan wakil bupati demi Bantul tercinta.
Selain itu Suharsono juga berpesan agar tidak ada matahari kembar dalam kepemimpinan di Bantul. "Semua harus loyal dan hormat terhadap pemimpin di Bantul," tegasnya.
Bupati terpilih Abdul Halim Muslih menanggapi pernyataan matahari kembar itu norma pemerintahan tanggung jawab itu bertingkat. Sehingga tidak ada matahari kembar karena norma sudah seperti itu. “Norma di pemerintahan tanggung jawabnya itu kan bertingkat, terdapat levelling,” jelas Abdul Halim Muslih.
Baca Juga:
Dia mengungkapkan, persiapan untuk pelantikan belum ada. Saat ini lebih fokus pada penataan visi-misi yang harus masuk ke RPJNB. "Itu prioritas utama, termasuk komiten-komitmen yang sudah kami sampaikan dalam forum-forum kampanye itu harus masuk ke RPJNB," ungkap Abdul Halim.
Setelah itu masuk maka tinggal menyiapkan organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengeksekusi. Misalnya mengembangkan pariwisata berbasis komunitas, kemudian alokasi masing-masing Rp 50 juta untuk dukuh secara tetap pertahun yang harus ditata untuk apa saja harus diterbitkan peraturan bupatinya. “Sebelum pelantikan harus memastikan semua visi-misi itu masuk RPJNB,” katanya. []
