Permasalahan Ekonomi dan KKN Membayangi Jokowi

Indo Barometer merilis temuan surveinya yang menyebut persoalan terbesar yang harus diselesaikan Jokowi adalah soal ekonomi dan KKN.
Presiden Jokowi saat menggelar rapat terbatas soal Program Kartu Prakerja di Kantor Presiden, Jakarta, pada Selasa, 12 November 2019. (Foto: Sekretariat Presiden)

Jakarta - Lembaga Survei Indo Barometer merilis survei terbaru yang menyebut persoalan terbesar yang harus diselesaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) baik di awal periode pertama, maupun periode kedua adalah masalah ekonomi.

"Permasalahan paling penting di Indonesia menurut survei Januari 2020 adalah perekonomian rakyat (32,1%), lapangan pekerjaan (15,8%), harga bahan pokok (11,3%), korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebesar 7,8%, dan banjir (6,4%)," kata Direktur Eksekutif M. Qodari, di Jakarta, Minggu, 16 Februari 2020.

Menurut Qodari, jika dibandingkan dengan survei lembaganya pada Maret 2015, kondisi ini mirip di mana respoden menyebut permasalah terpenting adalah permasalahan ekonomi sebesar 21,6%, harga kebutuhan pokok sebesar 19,6%, sulitnya mencari lapangan kerja sebesar 8,4%, dan KKN di angka 14,6%.

Kemudian, dalam survei tersebut 84 persen publik menyatakan setuju dengan jalannya demokrasi saat ini. Menurut temuan Qodari, demokrasi merupakan sistem pemerintahan terbaik.

Baca juga: Hasil Survei: Ahok Melejit di Atas Jokowi dan Anies

Permasalahan paling penting di Indonesia menurut survei Januari 2020 adalah perekonomian rakyat (32,1%), lapangan pekerjaan (15,8%), harga bahan pokok (11,3%)

"Sebaliknya yang tidak setuju (8,2%). Dukungan pada demokrasi di survei Januari 2020 ini meningkat jika dibandingkan survei Maret 2015, di mana publik yang menyatakan setuju bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik 77,3%. Sementara yang tidak setuju 8,3%," ucap Qodari.

Selain itu, sebesar 68,0% publik merasakan puas dengan jalannya demokrasi di Indonesia. Sebaliknya yang merasa tidak puas 26,1%. 

Angka kepuasan di Januari 2020, kata Qodari, lebih baik jika dibandingkan survei pada Maret 2015, di mana publik yang merasa puas dengan jalannya demokrasi di Indonesia adalah 50,8%. Sementara yang merasa tidak puas 30%.

Survei ini Indo Barometer laksanakan pada 09-15 Januari 2020. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan 1.200 responden. Margin of error sebesar ± 2.83 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner. Responden survei adalah warga negara Indonesia (WNI) yang sudah mempunyai hak pilih berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu warga yang minimal berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah pada saat survei dilakukan. []

Berita terkait
Indo Barometer: 27,4% Tidak Puas Jokowi-Ma'ruf Amin
Lembaga survei Indo Barometer merilis hasil survei terbaru mengenai tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
Indo Barometer: Plus Minus Ibu Kota Pindah ke Kaltim
Indo Barometer membeberkan hasil analisis ihwal rencana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
0
DPR Terbuka Menampung Kritik dan Saran untuk RKUHP
Arsul Sani mengungkapkan, RUU KUHP merupakan inisiatif Pemerintah. Karena itu, sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.