Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengusulkan pemerintahan baru Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin membentuk Kementerian Kebahagiaan dan Toleransi. Menurut dia, kementerian itu dapat mempengaruhi indeks kebahagiaan di suatu negara, seperti di Uni Emirat Arab (UEA).
"Saya ingat ketika saya berkunjung ke UEA, saya ingat ada menteri kebahagiaan dan toleransi. Nah, kebetulan tadi dibahas soal kebudayaan-kebudayaan. Saya hanya membuka ruang wacana saja," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2019.
Kendati demikian, Bamsoet tak akan memaksakan usulan tersebut. Karena sifat usulan, hanya wacana yang secara spontan ia lontarkan. "Ya mudah-mudahan ini bisa mengilhami Jokowi, supaya membuka ruang lagi. Ya [tapi] kan kembali lagi hak prerogatif presiden," ucap dia.
Tapi yang jelas, kata Bamsoet, kementerian kebahagiaan dan toleransi mampu meningkatkan level kebahagiaan di UEA. "Sejak ada kementerian itu, tingkat rating kebahagiaannya dalam level dunia meningkat," tutur politikus Partai Golkar tersebut.
Persoalan kebahagiaan itu soal kesejahteraan. Jika masyarakat sejahtera, ya mereka bahagia.
Perlukah Membentuk?
Menurut Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin, usulan Bamsoet sebenarnya tidak terlalu mendesak, bahkan belum diperlukan. Misalnya, soal kebahagiaan sudah ada dua kementerian yang menangani, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
"Karena persoalan kebahagiaan itu kan soal kesejahteraan. Jika masyarakat sejahtera, ya mereka akan bahagia" ucap dia kepada Tagar, Jumat, 5 Juli 2019.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengunjungi lokasi terdampak gempa, berdialog langsung dengan kelompok masyarakat, fasilitator, dan aplikator di Pengepel, Mataram. (Foto: Dokumentasi Kemenko PMK)
Sedangkan kementerian toleransi, kata dia, merupakan urusan kementerian agama. "Begitu juga dengan persoalan toleransi. Itu kan sudah diurus oleh kementerian agama. Jadi, nanti bisa tumpang tindih kewenangan," kata dia.
Jadi, Jokowi menurut dia tinggal memperkuat kementerian yang ada. Karena pembentukan Kementerian Kebahagiaan dan Toleransi sifatnya tidak mendesak.
"Jokowi tinggal mendorong dan memperkuat kementerian yang saya sebutkan di atas, untuk bekerja lebih keras lagi untuk membahagiakan rakyat dengan kesejahteraan dan untuk menjaga toleransi," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu.
Kementerian Kebahagiaan dan Toleransi di UAE
Pada Februari 2016, UAE melakukan perombakan kabinet secara menyeluruh. Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Dubai Mohammed bin Rashid al-Maktoum itu membentuk dua kementerian baru, yaitu Kementerian Kebahagiaan dan Kementerian Toleransi.
Menurut Mohammed, tugas dari Kementerian Kebahagiaan untuk menciptakan kebaikan dan kepuasan sosial. "Menteri Negara untuk Kebahagiaan akan menyelaraskan dan mendorong kebijakan pemerintah untuk menciptakan kebaikan dan kepuasan sosial," tulis dia dalam akun Twitter @HHShkMohd.
Sedangkan kementerian toleransi dibuat untuk mempromosikan toleransi sebagai nilai dasar di masyarakat UEA.
Baca juga:
- Angela Tanoesoedibjo, Anak Hary Tanoe Jadi Menteri?
- Emmy Hafild, Aktivis Lingkungan Calon Menteri Jokowi
