TAGAR.id, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan pemahaman masyarakat secara masif terkait investasi, terutama tentang investasi syariah.
Sebab, menurutnya, Indonesia memiliki potensi pangsa pasar ekonomi syariah begitu besar. Namun dengan maraknya penipuan berkedok investasi yang terjadi belakangan ini, membuat ia khawatir hal demikian juga bisa terjadi di sektor keuangan dan ekonomi syariah.
Karena itu, dengan hadirnya event INSAV Festival 2022 ini merupakan bagian dari edukasi penguatan terhadap literasi masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.
"Sebagaimana yang marak terjadi belakangan ini, penipuan berkedok investasi telah memakan korban yang tidak sedikit jumlahnya, sebut saja mulai dari affiliate investasi, robot trading hingga masalah produk asuransi gagal bayar," kata Anis dalam keterangan persnya.
- Baca Juga: Rayakan Harkitnas 2022, Ketua DPR Kobarkan Semangat Gotong Royong Bangkit dari Covid-19
- Baca Juga: DPR RI Siap Jadi Tuan Rumah IPU 2022
Hal ini disampaikannya usai menghadiri acara Indonesia Sharia Investment Festival (INSAV Festival), di Jakarta Timur.
Anis merasa yakin, apabila pemahaman masyarakat mengenai investasi, khususnya investasi sektor syariah dapat teredukasi dengan baik, maka upaya penipuan dapat diminimalisir.
"Kami percaya, jika masyarakat teredukasi dengan baik maka tindak kejahatan ataupun penipuan pada sektor investasi syariah dapat dilakukan mitigasi dan pertumbuhan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dapat berjalan secara kondusif," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
- Baca Juga: DPR Apresiasi Pelayanan Pertamina di Arus Mudik Lebaran 2022
- Baca Juga: DPR Setujui Anggaran Kemensos TA 2022 Sebesar Rp78,25 T
Karena itu, ia berharap apa yang terjadi pada investasi konvensional tersebut tidak terjadi pula dalam ekosistem ekonomi syariah.
“Karena itu, dengan hadirnya event INSAV Festival 2022 ini merupakan bagian dari edukasi penguatan terhadap literasi masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia," tutup Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini. []
