Perkuat Fungsi Pengawasan DPR, DPRD Pada Pemerintah

Mulyadi meminta seluruh lembaga legislatif, yakni DPR dan DPRD melakukan pengawasan terhadap pemerintah pusat dan daerah.
Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. (Foto: Antara/Muhammad Iqbal)

Pematangsiantar - Anggota Komisi V DPR, Mulyadi meminta seluruh lembaga legislatif, yakni DPR dan DPRD provinsi, serta kabupaten-kota melakukan pengawasan terhadap pemerintah pusat dan daerah terkait penggunaan anggaran Covid-19.

Dia menegaskan, sebagai penyelenggara negara sudah selayaknya melaksanakan fungsinya secara maksimal.

Untuk mengedepankan pentingnya penerapan nilai-nilai bernegara sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal Pancasila, terutama pada implementasi rasa kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

"Penyelenggara bernegara, sudah merupakan kewajiban untuk melaksanakan fungsi nya secara maksimal dalam menjalankan amanah sebagai pelayan masyarakat, di semua jenjang kewenangan, baik pusat maupun daerah, terutama eksekutif dan legislatif," katanya kepada Tagar, Kamis, 11 Juni 2020.

Baca juga: DPR Sebut PLN Tidak Punya Wewenang Naikkan Tarif PLN

Menurutnya, pemerintah sebagai kuasa pengguna anggaran harus bekerja sesuai koridor hukum perundang-undangan. Kebijakan yang diambil harus tetap mengedepankan prinsip yang memiliki akuntabilitas dan secara aturan bernegara agar dapat dipertanggungjawabkan.

"Saat ini terutama pemerintah daerah yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi bencana nasional Covid-19 dan dampak sosial ekonominya harus lebih meningkatkan kerja keras dan memiliki roadmap yang tepat serta bersinergi positif dengan seluruh stakeholder, sehingga anggaran dan kebijakan yang diambil tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Dia menegaskan, dalam situasi sulit ini pemerintah pusat maupun daerah harus menggunakan anggaran sesuai dengan mekanisme perundang-undangan.

"Harus didahului pembahasan, persetujuan dan pengawasan oleh DPR dan DPRD untuk memastikan anggaran milik rakyat tersebut tepat sasaran. Dewan harus menjalankan juga mekanisme pengawasan jika perlu menggunakan instrumen yang melekat di fungsi dewan seperti pembentukkan pansus sembako misalnya," kata dia.

Politisi Partai Gerindra ini meminta para pemimpin daerah dan DPRD agar mengawasi sumber daya yang dimiliki, terutama pada saham yang ada di Bank Milik Daerah.

"Pastikan bisa menjalankan fungsinya secara maksimal. Bentuk business plan yang berpihak pada kemajuan daerah dan kawal jangan melakukan corporate action yang ujung nya akan merugikan bahkan membahayakan kondisi bank daerah tersebut seperti mengambil alih saham perusahaan lain yang kondisi keuangannya sakit," ucap dia.

Baca juga: DPR Pertanyakan Besaran Bunga Dana Talangan BUMN

Dia menyarankan agar stakeholder menjaga dan perkuat seluruh sumber daya yang dimiliki daerah, sehingga menjadi benteng ketahanan sosial ekonomi yang tangguh.

"Dimana pada akhirnya mampu menjaga masyarakat melewati musibah ini dengan selamat. Covid-19 adalah ujian bagi seluruh komponen bangsa, bukan saja dalam perspektif pentingnya gaya hidup sehat tapi juga bagaimana perspektif budaya gotong royong dan tanggung jawab ekonomi sosial sebagai dampak bencana tersebut harus mampu kita implementasikan," kata dia.

Dia mengatakan, bencana nasional Covid-19 memberikan pelajaran sangat berharga kepada seluruh pemangku kebijakan, juga masyarakat pada umumnya.

"Untuk mengedepankan pentingnya penerapan nilai-nilai bernegara sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal Pancasila, terutama pada implementasi rasa kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Mulyadi. []

Berita terkait
DPR Tak Peka Rakyat, Sering Selingkuh dengan Eksekutif
Pengamat politik sekaligus Direktur Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai banyak anggota tak peka rakyat berselingkuh dengan eksekutif
BPK Temukan Kelebihan Tunjangan DPRD Siantar Rp 1,4 M
BPK menemukan kelebihan pembayaran tunjangan 54 anggota dan mantan anggota DPRD Kota Pematangsiantar senilai Rp 1,4 miliar.
Waketum DPR Minta Krisdayanti Bijak Bermedia Sosial
Wakil Ketua Umum DPR RI, Habiburokhman, meminta Krisdayanti untuk lebih bijak dalam bermedia sosial.
0
Melihat Epiknya Momen Malam HUT DKI Jakarta Lewat Lensa Galaxy S22 Series 5G
Selain hadir ke kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam agenda perayaan HUT DKI Jakarta, kamu juga bisa merayakannya dengan jalan-jalan.