Jakarta, (Tagar 4/7/2018) - Ratna Sarumpaet dan Neno Warisman, dua perempuan dengan dua kesamaan. Sama-sama berlatar belakang seniman yang kemudian tampak aktif menyoroti kepemimpinan nasional. Sama-sama memposisikan diri sebagai oposan, nyaris selalu berseberangan dengan pemerintah.
Sepak terjang mereka sering mengundang pro-kontra di tengah masyarakat, tak jarang mereka digunjingkan netizen. Terbaru, pada Senin (2/7) Ratna Sarumpaet bikin geger media sosial dengan video viral yang merekam aksinya yang seperti tiba-tiba muncul di Danau Toba saat Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan ada di sana. Adu mulut antara Ratna dan Luhut tak terhindarkan, terekam jelas dalam video viral tersebut.
Sehari sebelumnya, Minggu (1/7) Neno Warisman melakukan kampanye #2019GantiPresiden di depan lokasi usaha martabak Markobar milik Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi di Solo. Banyak yang mengkritik acara politis yang ditujukan pada bapaknya, tapi dengan cara membuat 'serangan' di depan lokasi usaha anaknya yang adalah area privat. Acara ini juga direkam video dan kemudian menjadi viral.
Ratna: Saya Lagi Sedih, 164 Korban Masih di Dasar Danau Toba
Ratna Sarumpaet seorang aktivis kemanusiaan yang sangat kritis pada pemerintah. Ia mengatakan kepergiannya ke Danau Toba untuk mencegah penghentian pencarian korban kapal tenggelam KM Sinar Bangun semata karena panggilan kemanusiaan. Tak ada yang mensponsorinya. Semata inisiatif sendiri. Juga bukan karena ia mengenal di antara para korban.
Ia melakukan itu, katanya, sama seperti ketika ia pada masa yang lalu mendorong pemerintah menyelesaikan kasus Marsinah.
Semasa dikenal sebagai seniman yang menggeluti dunia panggung teater, pada 1994 Ratna menulis naskah dan menyutradarai drama Marsinah: Nyanyian dari Bawah Tanah.
Ratna Sarumpaet. (Foto: beritaterheboh.com)
Ia mengaku tahu dari televisi, pencarian korban kapal tenggelam KM Sinar Bangun dihentikan, setelah 15 hari pencarian.
"Dihentikan. Masak dua minggu dihentikan. Padahal koordinat sudah ketemu,” katanya saat dihubungi Tagar News, Selasa (3/7).
"Di Indonesia sudah biasa. Hidup tidak dipikirkan. Apalagi orang meninggal," lanjutnya.
Ia mengatakan tak ada yang berhak melarangnya melakukan itu, datang ke perairan Danau Toba untuk berseru pada pemerintah agar tidak menghentikan pencarian korban kapal tenggelam.
"Saya tidak punya bos dalam hidup. Tuhan adalah bos saya," katanya.
Ratna kemudian mengingatkan peristiwa di Kampung Aquarium yang menurutnya ia memperjuangkan hak rakyat kecil di sana dan kemudian ditangkap aparat.
Sekarang pun Ratna menunjukkan rasa tidak suka yang sangat pada pemerintah. Ketika ditanya apa ia membenci Jokowi atau pemerintahan Jokowi, ia menjawab, "Gak lah. Bodoh aja kok dibenci. Saya datang mengingatkan kebodohan."
Ratna menjelaskan kepergiannya ke perairan Danau Toba untuk mengingatkan pemerintah agar tidak menghentikan pencarian korban kapal tenggelam.
"Saya bisa bicara dengan PBB (perserikatan bangsa-bangsa)," katanya.
"Hak asasi manusia bernapas, tidak bernapas, harus dihormati, diurus. Itu tugas negara yang digaji," lanjutnya.
Mengenai video viral yang menunjukkan dirinya adu mulut dengan Luhut Pandjaitan di Danau Toba, hingga terucap dari bibir Luhut bahwa Ratna boleh bicara seenaknya pada siapa saja, tapi tidak dengan dirinya, apakah sempat terjadi pertemuan Ratna dan Luhut, Ratna mengatakan, "Dia nggak mau ketemu saya, tidak mau bicara dengan saya, mungkin dia anggap (dirinya) terlalu hebat."
"Tapi saya sudah omong ke media, bentar lagi ke PBB, banyak ruang untuk bicara," lanjut Ratna.
Saat ditanya kapan ia akan bicara dengan PBB, Ratna mengoreksi bahwa maksudnya ia masih bisa berbicara dengan banyak pihak, termasuk DPR.
Ia menjelaskan bahwa sikap kritisnya pada pemerintah bukan berarti artinya berseberangan.
"Mereka manusia biasa, bisa salah," katanya.
Ia juga mengatakan bahwa tak ada pentingnya dirinya bisa cocok dengan pemerintah. Ratna menilai tak ada kebijakan bagus dari pemerintah.
"Pemerintah nggak ada yang bagus karena menurut saya pemerintah digaji untuk melindungi rakyat," katanya.
Ratna menyinggung pemerintah yang gencar membuat jalan tol dengan mencabut subsidi, menurutnya hal itu kebijakan yang kurang ditimbang, tidak membawa pengaruh baik bagi rakyat.
Ia kemudian berkata, "Saya lagi sedih, 164 korban masih di dasar Danau Toba."
Ketika ditanya kapan ia akan membicarakan masalah pencarian korban kapal tenggelam yang masih berstatus hilang pada PBB, Ratna serta-merta merevisi ucapannya sendiri.
"Maksudnya saya bisa bicara ke mana-mana, ke DPR, masih bisa ke mana-mana," katanya.
Menurutnya bukan hanya dirinya yang menentang penghentian pencarian korban kapal tenggelam.
"Orang Aceh juga," katanya.
Ia tidak percaya kalau ada warga masyarakat yang ikhlas pencarian dihentikan.
"Saya sudah bolak-balik, rakyat kecil yang disudutkan, bingung sampai tak punya daya bilang ya atau tidak," katanya.
Ratna menegaskan bahwa pencarian korban kapal tenggelam jangan dihentikan.
"Malaysia saja sampai sekarang tidak berhenti," katanya. Maksudnya hingga kini menurutnya Malaysia masih mencari korban pesawat tenggelam MH370.
Ketika dijelaskan bahwa pemerintah tidak menghentikan pencarian secara total, tetap melakukan pemantaun untuk menangkap tanda-tanda, Ratna mengatakan bahwa itu kebohongan pemerintah.
"Saya ada di sana. Basarnas sendiri yang bilang ada koordinat. Kenapa dihentikan? Mereka nggak berani jawab di depan saya," katanya.
Menurut Ratna penghentian pencarian itu bukan keputusan Basarnas. "Itu keputusan Luhut. Saya dengar pergunjingan akan ada pembangunan," katanya tanpa menjelaskan lebih jauh apa yang ia maksudkan.
Ratna mengklaim sebagai pembela rakyat kecil, di sisi lain sikapnya terlalu menunjukkan rasa tidak suka pada pemerintah. Banyak yang menilainya sering berperilaku kontroversial.
Di antara kontroversi Ratna Sarumpaet, beberapa mengemuka dan viral pada zaman Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Di antara kontroversi Ratna, terjadi tiga bulan lalu adalah ia tidak terima mobilnya diderek Dishub DKI Jakarta, dan malah membanggakan kedekatannya dengan gubernur DKI untuk meminta bantuan. Ia berusaha menelepon Gubernur DKI Anies Baswedan untuk membebaskannya dari sanksi atas pelanggaran yang ia lakukan di jalan.
Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menderek mobil Ratna Sarumpaet karena parkir di ruang jalan di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa (3/4/2018). Ratna tak terima tindakan Dishub tersebut, lantas melayangkan somasi terhadap Dishub DKI Jakarta untuk meminta penjelasan tentang permasalahan penegakan peraturan daerah.
Pihak Dishub menyatakan jika penderekan itu sudah sesuai prosedur. Sementara, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tidak masalah dengan adanya somasi dari pihak Ratna Sarumpaet, pihaknya akan menghadapi somasi tersebut.
Ratna juga pernah menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus Reklamasi Pulau dan Rumah Sakit Sumber Waras. Ia meyakini dua kasus itu turut menjerat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.
"Kami mau menggugat KPK, sehubungan dengan pasal 22 UU KPK 2000 di mana KPK punya kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada publik. Ini ada dua kasus Sumber Waras dan reklamasi pulau, dua kasus ini menguap begitu saja, sedangkan Pilkada ada di depan mata," tutur Ratna kepada media di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2017).
Ratna sering menuding segala kebijakan Ahok di DKI semata-mata hanya untuk kepentingan bisnis para cukong koleganya. Seperti penertiban bantaran Kali Ciliwung, di mana ibu artis Atikah Hasiholan ini menuding program tersebut merupakan persekongkolan Basuki Tjahaja Purnama dengan investor properti.
"Konsep penertiban Kampung Pulo itu ada persekongkolan dengan investor," katanya beberapa waktu lalu.
Ratna Sarumpaet menolak rencana Pemprov DKI menggusur permukiman warga di sekitar Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara. Dia mengkritik langkah Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang tak henti-hentinya melakukan penggusuran.
"Wilayah Luar Batang ini kan bagian dari cagar budaya. Jadi saya waktu dengar akan digusur, saya terganggu dan menolak. Bukan berarti yang lain-lain saya tidak terganggu, tetapi cara penggusuran itu sudah tidak boleh," kata Ratna di Masjid Luar Batang Penjaringan Jakarta Utara, Sabtu (2/4/2018).
Ubeidilah Badrun Pengamat Politik dari Universitas Negeri Jakarta mengatakan bahwa sepak terjang Ratna Sarumpaet adalah hal biasa, dan direspons biasa saja oleh yang berkuasa agar terjadi keseimbangan kekuasaan.
"Sebagai aktivis ia secara sosiologis bagian dari civil society, kelompok kritis independen, punya posisi sosial, intelektual. Di dalam demokrasi sah-sah saja karena dibolehkan" kata Ubei.
Neno Tidak Berafiliasi dengan Parpol Manapun
Neno Warisman terlihat sikap politiknya sejak ramai demonstrasi terkait dugaan penistaan agama yang ditudingkan pada Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta kala itu. Seiring berjalan waktu ia gencar mengkampanyekan gerakan ganti presiden.
Neno Warisman. (Foto: Instagram/Neno Warisman Official)
Kontroversi Neno Warisman lainnya adalah menyoroti utang negara hingga direspons Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan penjelasan panjang lebar mengenai posisi utang RI.
Pada Minggu (1/7) dalam sebuah video beredar luas di internet, Neno Warisman berbicara di depan banyak orang dengan latar belakang tempat usaha martabak Markobar milik Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi.
Neno mengatakan bahwa gerakan #2019GantiPresiden adalah berasal dari hati nurani, dan pihaknya tidak berafiliasi dengan partai politik manapun.
Mardani Ali Sera Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sejak awal gencar mengkampanyekan #2019GantiPresiden mengatakan bahwa dirinya pada Sabtu malam (30/6) bertemu Neno Warisman di Solo. Ia mengatakan Neno Warisman adalah penyumbang terbesar untuk deklarasi awal gerakan tersebut.
Mengenai lokasi kegiatan deklarasi relawan di depan lokasi usaha anak Presiden Jokowi, Mardani mengatakan bahwa:
"Bukan di depan Markobar. Nggak ada urusan dengan Markobar. Nggak tahu anak siapa yang bilang Markobar," kata Mardani pada Tagar News melalui sambungan telepon, Selasa (3/7).
"Perhatikan fotonya. Membelakangi. Panggung di barat Markobar. Kami nggak kenal Markobar," lanjutnya.
Ia mengatakan deklarasi relawan untuk gerakan serupa akan dilakukan di Medan pada 22 Mei, di Batam 7 Juli, dan di Sydney awal Agustus. (af)
