Indonesia
Percaya Asumsi, Gerindra Minta Seleksi Komisioner KPUD Jabar Diulang
Oleh karena itu, terang Mulyadi, DPD Partai Gerindra Jawa Barat selain meminta proses seleksi komisioner KPUD Jabar diulang, juga meminta KPU-RI harus mengevaluasi Tim Seleksi KPU Jawa Barat.
Minta Ulang. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Barat, Mulyadi bilang, Partainya tegas akan menuntut proses seleksi komisioner KPUD Jabar harus diulang. (Fit)

Ketua Tim Seleksi Komisioner KPUD Jabar Diduga Tak Netral

Bandung (Tagar, 22/7/2018) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Barat, Mulyadi, menilai Ketua Tim Seleksi Komisioner KPUD Jawa Barat, Muradi tidak netral. Pasalnya, terbukti sebagai bagian dari tim sukses pemenangan Jokowi-JK di Pemilihan Presiden 2014 lalu, dan menjadi tim sukses Jokowi di Pilpres 2019 dalam kelompok Aktivis ‘98 yang mendukung Jokowi dua periode.

“DPD Partai Gerindra Jabar merasa prihatin dan tegas akan menuntut proses seleksi komisioner KPUD Jabar harus diulang,” tutur Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat, Mulyadi, Bandung, Minggu (22/7).
 
Ulang Proses Seleksi?
Lebih lanjut Mulyadi menjelaskan, penunjukkan Muradi sebagai Ketua Tim Seleksi Komisioner KPUD Jawa Barat oleh KPU RI dinilai salah, tidak independen, dan sarat akan adanya kepentingan politik. Musababnya, Muradi jelas tidak netral terbukti dalam Pemilihan Presiden 2014 yang mendukung Jokowi dan JK, dan saat ini di Pemilu 2019 mendukung Jokowi untuk dua periode.

“Muradi adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merangkap Komisaris BUMN, staf Kantor Sekretariat Presiden (KSP), dan merupakan bagian timses pemenangan Jokowi-JK di Pilpres 2014. Di samping itu, diduga yang bersangkutan merupakan Timses Jokowi untuk 2019 yang tergabung di dalam kelompok Aktivis ‘98 yang mengadakan Rembuk Nasional mendukung Jokowi dua periode,” jelasnya.

Oleh karena itu, terang Mulyadi, DPD Partai Gerindra Jawa Barat selain meminta proses seleksi komisioner KPUD Jabar diulang, juga meminta KPU-RI harus mengevaluasi Tim Seleksi KPU Jawa Barat. Pasalnya, seharus Tim Seleksi sebagai panitia yang ditunjuk oleh KPU-RI wajib independen dan tidak memihak siapapun. Jika tidak, bisa merusak demokrasi di Indonesia secara umum.

“KPU sangat perlu berhati-hati agar tidak dituduh sebagai alat penguasa. KPU harus introspeksi dan memperbaiki sistem, menjaga netralitas, serta tidak sembarangan mengambil keputusan, sebab menurutnya masyarakat sekarang sudah sangat kritis,” terangnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Gerindra Jawa Barat meminta KPU untuk membatalkan Timsel KPU Jabar yang sudah terlanjur terbentuk, untuk kemudian menghentikan seluruh proses seleksi dan mengganti dengan Timsel yang baru dan membuka kembali pendaftaran. Hal ini harus dilakukakn agar legitimasi pemilu ke depan bisa terjaga.

Gerindra Percaya Asumsi?
Ditempat terpisah, Ketua Tim Seleksi Komisioner KPUD Jabar, sekaligus Pengamat Politik dari Universitas Padjajaran Bandung, Muradi, menanggapi santai dan enggan banyak berkomentar karena menurutnya yang memiliki kewenangan memilih dirinya menjadi Ketua Tim Seleksi Komisioner KPUD Jabar adalah KPU-RI. Sehingga, KPU-RI yang dinilai sangat tepat memberikan penjelasan.

“Apa yang harus saya tanggapi atau yang harus saya sikapi? Saya tidak dalam posisi menjelaskan karena KPU-RI yang mengangkat saya,” tuturnya.

Selain itu, pihaknya tidak mau banyak menanggapi atau berkomentar karena menurutnya proses kerja Tim Seleksi Komisioner KPUD Jabar sudah selesai. Apabila ada keberatan silahkan DPD Partai Gerindra Jawa Barat mengadu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP RI.

“Karena dengan begitu asumsi dan tuduhan dari DPD Partai Gerindra Jawa Barat bisa dibuktikan atau tidak. Masa, partai sebesar Gerindra percaya pada asumsi karena informasi (mengenai ketidaknetralan saya tersebut) berseliweran di media sosial,” katanya.  (fit)


Berita terkait
0
Muhammadiyah: Saudara Kita di Papua Jangan Terprovokasi
Cak Nanto mengaku, Permasalahan budaya dikatakannya juga menjadi salah satu penyebab adanya demonstrasi di beberapa wilayah di Papua.