Tangerang Selatan - Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, akan memastikan pengawasan bisa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya dengan keterlibatan perempuan terhadap pengawasan pilkada.
Muhamad Acep, Ketua Bawaslu Kota Tangsel, mengatakan jika peran perempuan juga penting. Karena mereka memiliki lingkungan sosialisasi yang lebih luas.
Selain itu, keterlibatan perempuan juga sudah dipastikan mampu meningkatkan pengawasan terhadap keberlangsungan pilkada. Peran perempuan dalam pengawasan juga diwakilkan oleh perempuan untuk memenuhi ketersediaan 30 persen tersebut
”Dalam keterlibatan politik, perempuan memiliki ruang sebesar 30 persen. Begitu pula di Bawaslu, keterlibatan perempuan diwakilkan oleh salah satu anggota Bawaslu, yaitu Karina Permata Hati, kordiv SDM dan Organisasi,” jelas Acep dalam Sosialisasi Peran Perempuan dalam Pengawasan Pilkada Kota Tangsel 2020, di Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Kota Tangsel, Sabtu, 12 Februari 2020.
Muhamad Acep, Ketua Bawaslu Tangsel saat Sosialisasi Peran Perempuan dalam Pengawasan Pilkada Tangsel 2020 (Foto: Tagar/Alfi Dinilhaq)Lebih lanjut Acep mengatakan ada hukuman yang mencolok yang perlu diinformasikan kepada masyarakat yakni hukuman terhadap pelaku kecurangan seperti politik uang.
”Penerima uang tindakan money politik tidak dihukum hanya yang memberikan uang saja. Sementara kalau di Pilkada, baik penerima dan pemberi akan dihukum. Hukumannya tiga tahun kurungan penjara, jadi ini harus jadi perhatian masyarakat,” bebernya.
Sementara Yamah, Ketua Anggota Akasia Pondok Cabe Ilir, mewakili tokoh perempuan menjelaskan bahwa perempuan juga ingin memastikan proses tahapan pilkada di Kota Tangsel. ”Ini adalah kesempatan yang dibutuhkan oleh kami. Bahwa kami juga ingin melakukan pengawasan terhadap pilkada. Jadi jangan laki-laki saja yang diberikan sosialisasi, kami juga perlu,” ungkapnya.
Ia menegaskan akan turun dan melakukan pengawasan kepada seluruh masyarakat agar pemimpin kelak bertanggung jawab dan bukan hanya modal janji. "Karena itu kami perlu melakukan pengawasan untuk benar-benar menentukan siapa orang yang pantas memimpin Tangsel,” ungkapnya.
Lalu ada Agus Supadmo, Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JADI), menjelaskan bahwa persaingan antara para calon walikota dan wakil walikota di Tangsel tahun ini sengit karena tidak ada calon petahana.
"Maka perlu ada pengawasan ketat oleh Bawaslu yang perlu dilakukan. Keterbatasan pengawasan sangat bergantung dengan peran masyarakat. Kalau nanti menemukan pelanggaran bisa langsung dilaporkan kepada pengawas kecamatan, kelurahan, TPS,” pungkasnya. []
