Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengingatkan people sulit terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Alasannya, akan mengganggu stabilitas keamanan nasional dengan cara mendelegitimasi pemilu yang mengganggu keamanan. Maka, TNI akan turun tangan mengamankan pemerintahan.

Sebab, sesuai prosedur, sudah ada ketetapan hukumnya, mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

"Kalau people power sudah mengganggu kedaulatan negara, maka itu salah satu tugas dari tentara, tugas jelas di dalam UU nomor 34 tentang TNI. Maka itu tugas TNI, dan TNI tidak akan berhenti melakukan sesuatu," kata dia, saat dijumpai media di Posko Cemara, Menteng, Jumat 19 April 2019.

Lebih lanjut ia menerangkan, dalam Kitab UU Pidana Pasal 160 pun sudah dijelaskan, jika ada yang berusaha menghasut di muka umum dengan lisan maupun tulisan untuk tidak menuruti undang-undang, diancam pidana hingga enam tahun penjara. Hasutan itu termasuk ajakan kepada orang lain untuk melawan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah, lanjut Moeldoko, akan bertindak tegas kepada siapapun yang melanggar, termasuk melawan hasil Pemilu yang sah dan diakui oleh undang-undang.

"Saya ulang ya, tindakan tegas kepada siapapun!" tegas Moeldoko yang merupakan Panglima TNI periode 2013-2015 itu.

Menurut tokoh militer kelahiran Kediri 61 tahun silam itu, imbauan people power dari tokoh masyarakat rasanya tak tepat, karena keluar dari cara-cara demokratis.

Meskipun begitu, Moeldoko menyatakan bahwa pemerintah telah siap untuk mengantisipasi situasi jika terjadi pergerakan massa.

Ia berharap tidak ada pihak yang melakukan tekanan ataupun intimidasi. Aparat Polri dan TNI telah mempersiapkan diri untuk menjaga stabilitas keamanan.

Meneruskan catatan Antara, Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As'ad Said Ali menilai people power hanya gara-gara perbedaan dukungan dalam pemilihan umum presiden tidak mungkin terjadi.

"People power tidak mungkin terjadi karena persyaratannya belum terpenuhi," kata As'ad saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis 18 April 2019.

Menurut As'ad, sebuah gerakan massa yang besar hanya mungkin terjadi jika ada krisis ekonomi yang menyengsarakan rakyat, kekurangan bahan makanan, kelangkaan bahan makanan, harga membubung tinggi, dan krisis bahan bakar.

Selain itu, juga terjadi krisis politik yang mengakibatkan pemerintahan tidak berjalan, gangguan keamanan yang masif, dan aparat keamanan di luar kendali.

"Apa yang terjadi sekarang hanyalah kesalahpahaman soal hasil pilpres yang oleh KPU belum selesai dihitung semuanya," terangnya.

Peneliti Politik LIPI Wasisto Raharjo Jati berpendapat, aksi people power yang tengah bergaung karena sebagian orang kecewa dengan hasil Pemilu serentak ini, tidak dapat dibenarkan. Sebab, hal ini bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Wasisto menilai, gerakan people power justru dapat mencederai demokrasi di Indonesia.

"Saya pikir kalau misal terjadi isu people power itu menunjukkan ketidakdewasaan dalam berpolitik. Kalaupun terjadi hanya karna kalah Pilpres, itu sudah bisa dikategorikan sebagai tindakan makar," jelasnya

"Kalau misal terjadi huru hara juga, pendukung Prabowo juga tidak berani lawan TNI," tutup Wasisto. 

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais telah menarasikan soal people power atau gerakan massa, jauh sebelum Pemilu 2019 dilakukan. Amien menyatakan, gerakan massa akan digerakkan apabila terdapat kecurangan yang terstruktur, masif, dan sistematis dalam pesta demokrasi 5 tahunan di Indonesia. []

Baca juga: