Penyebab Ketimpangan Ekonomi di Yogyakarta

Ketimpangan ekonomi di Yogyakarta tergolong tinggi. Pelaku usaha mikro perlu mendapatkan bantuan pemerintah untuk mengurangi gap itu.
Ilustrasi kemiskinan (Foto: Pixabay)

Yogyakarta - Pelaku usaha mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) perlu mendapat bantuan dari pemerintah. Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Hal itu tidak lepas dari tingginya ketimpangan ekonomi atau gini ratio di DIY.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2020 mencatat gini ratio di DIY sebesar 0,434. Rasio ini mengalami peningkatan dibanding September 2019 lalu yakni 0,428. Gini ratio atau koefisien gini adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Semakin kecil gini ratio, semakin baik, sebab ketimpangan pengeluaran penduduk semakin merata.

Ketua Dewan Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3S), Didik Junaedi Rachbini mengatakan, data itu disampaikan agar menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia meminta Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X untuk memberikan perhatian terhadap pengusaha kecil. "Pemerintah bisa bikin program untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM)," kata dia kepada Tagar, Rabu, 5 Juli 2020.

Beberapa dekade lalu, Yogyakarta termasuk provinsi yang tergolong miskin.

Menurutnya, penyebab kesenjangan ekonomi di Yogyakarta ialah tumbuhnya ekonomi di sektor pariwisata serta pendidikan yang terlalu cepat. Pertumbuhan itu terjadi dalam waktu 10 tahun terakhir. "Beberapa dekade lalu, Yogyakarta termasuk provinsi yang tergolong miskin," ujarnya.

Cepatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pendidikan dan pariwisata membuat pendapatan golongan menengah dan golongan ke atas meningkat. Namun, golongan bawah belum tersentuh pertumbuhan ekonomi.

Didik menilai, Provinsi DIY perlu menaikkan UMR secara bertahap supaya tidak tertinggal dengan daerah lain. Di sisi lain, masih rendahnya UMR di Yogyakarta bisa dimanfaatkan untuk mengundang investor. "Investor bisa membantu pemerataan ekonomi di Yogyakarta," katanya.

Sebelumnya, Sekretaria Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, perekonomian di DIY mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19. Dampaknya adalah tingkat kemiskinan meningkat. Sehingga jumlah warga miskin pun bertambah.

"September 2019 kemarin jumlah warga miskin ada 440.890 jiwa. Lalu pada Maret 2020 kemarin menjadi 475.720 jiwa, bertambah 34.800 jiwa," kata Aji, sapaan akrab Kadarmanta Baskara Aji. []

Berita terkait
PBNU Minta Jokowi Hapus Ketimpangan Ekonomi Rakyat
PBNU mengingatkan agar upaya pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengundang inevstor dapat mengurangi ketimpangan.
Besaran Insentif untuk 12 Juta UMKM di Indonesia
Kemenkop dan UKM akan memberikan bantuan kepada 12 juta UMKM di seluruh Indonesia. Besarannya Rp 2,4 juta tiap pelaku usaha.
Alamak! Pertumbuhan Ekonomi Minus Diyakini Berlanjut
Tren pertumbuhan negatif diproyeksi masih akan berlanjut hingga kuartal III/2020. Bahkan, cukup berpotensi untuk terkontraksi lebih dalam