UNTUK INDONESIA
Pengusaha Jangan Manfaatkan Covid-19 Pecat Karyawan
Praktisi hukum nilai pengusaha terlalu mendramatisir wabah Covid-19 sehingga beralasan rugi dan akhirnya PHK sepihak secara tidak rasional
Septian Prasetyo, Direktur Eksekutif LBH Pospera Banten. (Foto: Tagar/Mauladi Fachrian).

Tangerang - Praktisi hukum Tangerang, Septian Prasetyo, mengingatkan pengusaha agar tidak lebay dalam memanfaatkan situasi pandemi virus corona (Covid-19) ini. Pasalnya, sejak satu bulan belakangan ini, banyak perusahaan yang menganggap merugi karena terkena dampak virus corona sehingga memecat karyawan secara sepihak.

Menurut Septian, saat ini dunia memang sedang mengalami krisis global karena masifnya penyebaran wabah pandemi Covid 19, tak terkecuali di indonesia. Hal ini kemudian menjadi pemicu pemutusan hubungan kerja (PHK) skala besar oleh perusahaan-perusahaan di semua sektor.

Padahal, menurut Septian, jika ditinjau dari sistem manajemen perusahaan tentunya kondisi saat ini tidak juga menjadi alasan sepenuhnya perusahaan melakukan PHK secara besar besaran.

Berikut contoh Perhitungan Manajerial Operasional Perusahaan:

Untuk menjaga modal dan asetnya, pemodal perlu melakukan pengembangan dengan mendirikan perusahaan, misal perusahaan dengan nama PT SOP yang bergerak di bidang pembuatan Sepatu. Untuk membuat perusahaan tersebut Pemilik Modal menggunakan sebagian kekayaannya sebagai modal yakni berupa tanah dan sejumlah uang.

Jumlah keseluruhan nilai modal tersebut ditaksir Rp 15.000.000.000. Dari modal tersebut pemilik modal menggunakannya untuk pembangunan gedung sebesar 6% atau senilai 900 juta, dan izin pembuatan perusahaan sebesar 0,67% atau senilai Rp 100 juta.

Untuk menjalankan usahanya, pPemodal merekrut tenaga buruh sebanyak 100 orang dengan penghitungan upah rata-rata sebesar Rp 4 juta per bulan. Perusahaan melakukan sistem kerja dua shift dengan dasar untuk memenuhi target penjualan. Dari upah tersebut, pemodal menambahkan uang makan, transport, uang lembur dan tunjangan dengan total pengeluaran akhir untuk pembayaran upah sebesar Rp 2 miliar rupiah atau 13,4% dari modal awal Rp 15 miliar.

Sementara untuk membeli alat produksi, perusahaan juga mengeluarkan modal sebesar Rp 2 miliar atau 13,4% dari modal awal. Dari Rp 2 miliar itu, pengusaha membeli 10 mesin produksi dengan harga mesin Rp 200 juta.

gedung dan mesin sebesar Rp 250 juta (1,67%) dari modal awal serta biaya pajak senilai Rp 2 miliar (13,4%) dari modal awal.Selanjutnya untuk pembelian material bahan baku sebesar Rp 1 miliar (6,67%) dari modal awal. Kemudian ditambah dengan keperluan administrasi sebesar  Rp 1,5 miliar (10%) dari modal awal dan ditambah lagi untuk maintenance gedung dan mesin sebesar Rp 250 juta (1,67%) dari modal awal serta biaya pajak senilai Rp 2 miliar (13,4%) dari modal awal.

Selanjutnya masuk ke dalam perhitungan produksi sepatu tersebut. Dalam sebulan, perusahaan dapat memproduksi sebanyak 1.500.000 pasang sepatu yang siap dijual dengan harga 1 pasang sepatu ekspor Rpr 2 Juta. Dari hasil penjualan selama satu bulan, misalnya terjual 1 juta pasang sepatu, maka hasil penjualan sebesar Rp 2 triliun.

Jadi jika dijumlahkan perhitungan tersebut, maka modal pendirian gedung, izin perusahaan, pembelian mesin, bahan baku, administrasi dan jasa pengiriman, perawatan gedung dan mesin, biaya tak terduga, pembayaran pajak, upah buruh berikut tunjangan dll, biaya pajak, terhitung sebesar Rp 12 miliar atau setara 80% dari modal awal Rp 15 miliar. Masih menyisakan saldo sebesar  Rp 3 miliar.

Kemudian dari hasil penjualan sebesar Rp 2 triliun lalu dikurangi modal sebesar Rp 12 miliar, artinya perusahaan masih memiliki keuntungan bersih sebesar Rp 1.988 triliun.

"Perlu diingat, upah, material dan pembiayaan lainnya dibayar setelah jatuh tempo satu bulan. Selanjutnya biaya pembuatan gedung dan izin pembuatan perusahaan, pembelian mesin tidak diperlukan lagi kecuali kalau mau perluasan usaha. Dengan begitu keuntungan perusahaan makin bertambah," kata Septian.

Jangan lupa, perusahaan masih memiliki stok produksi sepatu sebanyak 500 ribu pasang yang belum terjual dengan harga nominal Rp 1 triliun. "Untuk itu sangatlah jelas bahwa yang dikeluhkan oleh para pengusaha yang mengklaim terkena dampak akibat Wabah Pandemi Virus Covid 19 yang berujung pada PHK secara besar besaran terlalu di dramatisir," kata Septian

Hasil perhitungan tersebut didapatnya setelah melakukan analisa dan kajian dari banyaknya laporan pengaduan tenaga kerja/buruh yang terkena PHK sepihak kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) yang beralamat di Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No 34. Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang Kota Tangerang, Banten. []

Berita terkait
Pemkot Kediri Bebaskan Pajak 2 Bulan Cegah PHK
Kepala Disperindag Kota Kediri Nur Muhyar mengatakan pembebasan pajak diberikan untuk Maret-April kepada pengusaha agar tidak terjadi PHK massal.
0
Covid-19 di 17 Negara Eropa Antara 11.000 - 200.000
Penyebaran virus corona baru (Covid-19) di Eropa melanda semua negara bahkan di beberapa negara kasusnya jauh di atas jumlah kasus di China