Pengesahan APBD DKI Senilai Rp 87 T Diwarnai Interupsi

Rapat Paripurna mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 senilai Rp 87 triliun. Sidang ini diwarnai interupsi.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama pimpinan Sidang Paripurna di DPRD DKI. (foto: Tagar/Edy).

Jakarta - Rapat Paripurna mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020, usai pembahasan maraton setiap komisi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta. Total kucuran APBD yang ditetapkan senilai Rp 87.956.148.476.363.

“Saya ingin menanyakan, apakah Raperda APBD 2020 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dapat disetujui?” kata Pimpinan Sidang, Prasetyo Edi Marsudi yang dijawab serempak 'setuju' oleh para peserta sidang.

Kami menganggap program Formula E tidak berdasarkan asas keadilan.

Baca juga: Kasus Sukmawati Mandul, DPR Diminta Panggil Kapolri

Hanya saja sebelum dan sesudah palu diketuk oleh Prasetyo, hujan interupsi mewarnai sidang ini. Fraksi PKS dan PAN, misalnya, mengingatkan agar posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta segera diisi, supaya penyerapan APBD 2020 lebih maksimal.

Sementara PSI kembali menyuarakan ketidaksetujuannya dengan alokasi anggaran daerah untuk balapan mobil listrik Formula E. “Kami menganggap program Formula E tidak berdasarkan asas keadilan,” kata Ketua Fraksi PSI Ahmad Idris.

Idris juga mengingatkan, anggaran komputer senilai Rp 128,9 miliar untuk Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI belum melewati prosedur selayaknya. 

Anggaran itu diusulkan. Namun, menurutnya, belum mendapatkan rekomendasi teknis dari Kominfo DKI.

Baca juga: Sukmawati-Gus Muwafiq Bakal Didemo 10 Ribu Massa 212

Atas semua interupsi itu, Prasetyo Edi hanya menjawab singkat, “Kami tampung.”

Dalam pidato penyampaian RAPBD 2020, DPRD menyampaikan sejumlah catatan. Di antaranya pemotongan anggota TGUPP dari 67 menjadi 50 orang.

Sementara Gubernur Anies Baswedan mengapresiasi jalannya Rapat Paripurna hingga akhir, walau diwarnai dengan berbagai interupsi. 

“Adapun berbagai catatan dan masukan, akan kami tampung untuk kami tindaklanjuti,” kata Anies Baswedan. []

Berita terkait
Usul 1 Komputer Rp 128 M, BPRD DKI: BeIinya Impor
Pengadaan satu set komputer yang diusulkan BPRD DKI Jakarta dengan nilai Rp 128,9 miliar dalam RAPBD DKI akan melalui jalur impor.
1 Komputer Rp 128 M Diloloskan, PSI: Kita Kalah
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad mengaku kalah suara soal 1 komputer senilai Rp 128 M diloloskan.
PSI Kritik Keras Anggota TGUPP Terima Gaji Dobel
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, Idris Ahmad mengkritik keras anggota TGUPP yang mendapat gaji dobel dari APBD, yakni Achmad Haryadi.
0
DPR Terbuka Menampung Kritik dan Saran untuk RKUHP
Arsul Sani mengungkapkan, RUU KUHP merupakan inisiatif Pemerintah. Karena itu, sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.