Jakarta - Wacana toilet berbayar diutarakan dalam acara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal ini disampaikan dalam seminar Membangun Jalan Tol Berkelanjutan yang mendorong seluruh stakeholder memberikan layanan melampaui Standar Pelayanan Minimum (SPM), sehingga mampu melayani masyarakat secara lebih efektif.
Seminar yang dihelat di Auditorium Kementerian PUPR pada Jumat siang, 2 Agustus 2019, dihadiri Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan turut mengundang seluruh pihak penyelenggara jalan tol termasuk dari unsur swasta dan masyarakat.
Mengelola toilet di rest area itu tidak mudah karena ada saja fasilitas toilet yang rusak atau hilang setiap hari
Menurut salah satu pembicara, Imam Prasodjo, kenyamanan toilet di Indonesia dapat ditunjang dengan memberikan akses berkeadilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, salah satunya dengan memberikan akses toilet yang lebih luas bagi perempuan.
"Begini, saya mengusulkan utamanya untuk rest area baru supaya diberikan akses toilet yang lebih luas bagi perempuan karena kebutuhannya berbeda daripada laki-laki," ucap Imam.
Imam juga menambahkan kenyamanan toilet di rest area jalan tol tidak hanya ditopang dengan kapasitas dan kebersihan, tetapi juga dengan detail kecil lain seperti gantungan tas dan pakaian untuk menambah kenyamanan pengguna kamar kecil.
Dalam sesi diskusi, Ketua Asosiasi Rest Area Indonesia, Widi mengusulkan toilet di rest area dapat dikenakan tarif supaya mampu melayani masyarakat dengan maksimal.
Menurut dia, dengan retribusi dapat menekan biaya pengelolaan toilet di rest area, sehingga pengelola dapat memenuhi kriteria-kriteria kenyamanan yang dimaksud.
"Mengelola toilet di rest area itu tidak mudah karena ada saja fasilitas toilet yang rusak atau hilang setiap hari," ujar Widi,
Pria yang sudah mengelola rest area dalam kurun waktu 10 tahun tersebut mengatakan, saat ini biaya yang dikeluarkan pengelola untuk kebutuhan toilet saja tidak murah.
"Karena nggak murah pak mengelola toilet seperti meskipun kita menggunakan air tanah tapi pemerintah seperti Pemda tetap mengenakan kita retribusi penggunaan air tanah," papar Widi.
Kepala Badan Pelayanan Jalan Tol (BPJT) Danang Parsekit mengatakan, usulan tersebut tidak serta merta karena sudah ada peraturan yang mengatur toilet termasuk salah satu aspek pelayanan gratis di jalan tol.
"Masyarakat kan sudah bayar masuk tol, nah salah satu hak pengguna tol adalah toilet gratis," kata Danang.
Danang tidak menampik usulan toilet berbayar di tol bisa saja terwujud, jika ada perubahan pengertian toilet baru dalam revisi peraturan menteri di masa yang akan datang. Namun ia berharap, toilet gratis harus tetap ada dalam peraturan menteri yang baru.
Untuk saat ini Danang meminta pengelola rest area jalan tol dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat turut memelihara fasilitas toilet. []
