TAGAR.id, Jakarta - Pengamat Fernando Emas turut menyoroti keuntungan penyelenggaraan Formula E hasil audit yang dilakukan salah satu Kantor Akuntan Publik (KAP) beberapa waktu yang lalu.
Diketahui, dari hasil audit menunjukkan adanya keuntungan penyelenggaraan Formula E sebesar Rp 5,29 miliar.
"Apakah benar penyelenggaraan Formula E menghasilkan keuntungan sebesar Rp 5,29 setelah dikurangi dengan pengeluaran untuk penyelenggaraan Formula E termasuk commitment fee dan juga pembangunan sirkuit?," kata Fernando dalam keterangannya, Rabu, 8 Februari 2023.
"Apalagi setelah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik terjadi koreksi terhadap perolehan keuntungan dari Rp 6,41 miliar menjadi Rp 5,29 miliar. Jumlah selisih yang sangat besar, lebih dari Rp. 1 miliar," sambungnya.
Ditegaskan Fernando, Jakpro disarankan terbuka perihal penyelenggaraan Formula E yang saat ini terus menjadi polemik.
Sementara itu, pihaknya juga menyoroti alasan mundurnya salah satu Direktur Penuntutan dari KPK yang kembali ke Kejaksaan Agung, Menurutnya, mundurnya tersebut tidak akan mengganggu kinerja lembaga antirasuah.
"Kalaupun alasannya karena menolak meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan kasus penyelenggaraan Formula E tentu akan lebih baik dan memberikan dampak positif bagi KPK atas mundurnya Fitroh sehingga tidak ada yang berupaya menghalangi dalam meningkatkan status penanganan penyelenggaraan Formula E oleh KPK," ungkapnya.
"Justru saya berharap, siapa saja yang menolak meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan segera mundur dari KPK sehingga tidak menghambat KPK dalam menyelesaikan sebuah kasus seperti penyelenggaraan Formula E. Pimpinan KPK tentu memiliki dasar hukum yang kuat ketika akan meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan," ujarnya.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta menagih laporan keuangan penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E yang sudah diaudit.
Wakil Ketua Komisi E Anggara Wicitra Sastroamidjojo meminta laporan tersebut untuk diserahkan ke DPRD.
Menanggapi hal tersebut, Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) belum mengetahui apakah laporan itu dapat dikirimkan ke DPRD. Pasalnya, pihaknya masih mengkaji dan mengevaluasi laporan tersebut.
"Nanti kita lihat ya," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BP BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 7 Februari 2023.
Tidak hanya itu, dia juga menyebut akan berkonsultasi lebih lanjut apakah laporan tersebut dapat dipublikasikan.
"Saya perlu konsultasi juga karena audit internal ya, audit KAP. Saya perlu konsultasi ya. Kan ada batasan-batasan kita disclosure statement," ujarnya.[]
