Jakarta - Sejumlah manuver yang dilakukan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dan kelompoknya terjadi karena komunikasi dan koordinasi antar lembaga pemerintah tidak berjalan dengan baik. Hal ini dikatakan pengamat Militer dan Keamanan Khairul Fahmi kepada Tagar Tv, Selasa, 24 November 2020.
Pemerintah seharusnya sudah mengantisipasi sejak awal sebelum tokoh sentral FPI itu kembali ke tanah air. Sehingga, kerumunan massa tidak terjadi seperti saat penjemputan, acara di Megamendung Kabupaten Bogor dan Petamburan, Jakarta dan pemasangan baliho.
Dicopotnya Irjen Pol Nana Sudjana dan Irjen Pol Rudy Sufahriadi dari jabatan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat bersama delapan Kapolres lainnya karena dinilai gagal menegakkan protokol kesehatan sehingga menyebabkan terjadinya kerumunan massa di sejumlah acara Rizieq Shihab.
Menurut pengamat militer dari dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) ini, turunnya TNI belakangan ini mencopot baliho dan poster Rizieq Shihab di sejumlah lokasi seolah-olah pemerintah ingin menutupi kelemahan mereka dalam mengantisipasi manuver imam besar FPI itu.
"Pemerintah menutupi (kelemahan mereka mengantisipasi sejak awal kepulangan Rizieq Habib) dengan manuver-manuver baru yang lebih keras, tegas, untuk menunjukkan bahwa pemerintah tidak main-main dalam urusan dengan bentuk-bentuk provokasi," kata Khairul.
Pemerintah harus bisa memikirkan langkah apa yang harus dilakukan terhadap Rizieq Shihab dan kelompoknya supaya tidak jadi penyulit bagi upaya pemerintah menjalankan program-programnya.
Khairul menilai manuver yang dilakukan sejak kembali ke tanah air, masih sebatas pada persoalan politik dan belum mengarah kepada ancaman gangguan keamanan yang sangat serius.
"Sejauh ini saya masih melihat bahwa (aksi Rizieq Shihab) ini adalah persoalan politik belum sampai pada tahap potensi gangguan keamanan yang yang sangat serius, sehingga memerlukan TNI turun tangan," kata dia.
Dia berujar apa yang dilakukan oleh Rizieq Shihab dan kelompoknya merupakan bagian dari menyuarakan kepentingan mereka. "Dan itu sah-sah saja mereka menyuarakan kepentingan mereka," kata dia.
Baca juga: Pengamat Militer Nilai Tak Masalah Pangdam Jaya Copot Baliho Rizieq
Baca juga: Pengamat: Kalau Takut Sama Rizieq Shihab, Jangan Jadi Polisi
Lanjut Khairul, dalam menghadapi Rizieq Shihab dan simpatisannya, pemerintah bisa melakukannya melalui pendekatan-pendekatan hukum oleh kepolisian atau pendekatan politik melalui kementerian terkait.
"Pemerintah harus bisa memikirkan langkah apa yang harus dilakukan terhadap Rizieq Shihab dan kelompoknya supaya tidak jadi penyulit bagi upaya pemerintah menjalankan program-programnya," ucap dia. []
