Pengamat Maknai Pidato Puan Soal Sumbar dan Pancasila

Karyono Wibowo mengartikan makna dari pidato pengantar Puan Maharani dalam acara pengumuman rekomendasi bakal calon kepala daerah soal Pancasila.
Ketua DPR Puan Maharani ungkap strategi DPR bahas RUU Omnibuslaw Cipta Kerja. (foto: Twitter/@DPR_RI).

Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengartikan makna dari pidato pengantar Puan Maharani dalam acara pengumuman rekomendasi bakal calon kepala daerah yang viral beberapa waktu lalu. 

Menurut Karyono, meskipun penggalan kalimat dalam pidato pengantar yang viral itu merupakan suatu harapan, tapi dalam perbincangan publik telah menimbulkan kesan negatif. Diketahui saat itu Puan menyebut 'semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila'.

Konteks latar belakang atau dasar pemikiran dari pernyataan yang diributkan itu justru yang lebih substansial, bukan sekadar mempersoalkan teks narasi dengan membumbui propaganda

"Jika dipahami secara jernih, dengan mengesampingkan sikap sinis dan politis, pernyataan tersebut tidak menunjukan frasa yang tendensius menuduh masyarakat Sumbar tidak Pancasilais," ucap Karyono kepada Tagar, Selasa, 8 September 2020.

Pengamat politik ini menyebut, dalam kalimat itu tidak ada frasa yang secara tendensius menghina masyarakat Sumbar. Bahkan, ia berpendapat, seharusnya yang perlu digali dari pernyataan Puan adalah latar belakang pemikiran atau alasan munculnya sebuah harapan tersebut.

"Konteks latar belakang atau dasar pemikiran dari pernyataan yang diributkan itu justru yang lebih substansial, bukan sekadar mempersoalkan teks narasi dengan membumbui propaganda. Semestinya media bisa mewakili publik untuk menggali lebih jauh pemikiran Puan melalui wawancara agar ada penjelasan di balik pernyataan itu," ujarnya.

Tetapi, ia menambahkan, di tengah liberalisasi informasi dan kebebasan berpendapat, membuat semua orang bebas menafsirkan apa saja sesuai dengan kemampuan dan kemauan.

"Demikian pula pernyataan Puan yang berharap agar Sumbar menjadi provinsi Pancasilais tentu terbuka untuk ditafsirkan secara subyektif," kata Karyono.

Ia menuturkan bahwa kebebasan berpendapat memang keniscayaan dalam negara demokrasi, tetapi di tengah derasnya arus informasi, publik harus memiliki kemampuan literasi untuk memahami teks, konteks dan substansi serta memiliki kemampuan memverifikasi informasi.

"Dengan demikian publik mampu memilah dan memilih seta mencerna informasi dengan baik," kata Karyono.

Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan (PDIP) yang juga Wakil Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM), Arteria Dahlan, mengatakan agar orang Minang dapat menahan diri, dan jangan mau dipecah-belah apalagi terprovokasi dengan pernyataan yang dilontarkan Ketua Bidang Politik dan Keamanan PDIP, Puan Maharani, soal 'Semoga Sumbar dukung negara Pancasila'.

"Saya mohon kita semua dapat lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi pernyataan Mba Puan," kata Arteria Dahlan kepada Tagar, Minggu, 6 September 2020.

Dia yakin bahwa kata-kata yang diucapkan Puan Maharani dan bermaksud menyakiti. Selain itu, ia menegaskan, bahwa tak mungkin Puan sosok wanita asal Minang sengaja berkata untuk menyakiti.

"Saya pastikan tidak ada maksud sedikitpun dari Mba Puan untuk menyinggung perasaan warga masyarakat minang, baik yang berada di Sumbar maupun di tanah rantau. Mba Puan itu orang Minang, ayahnya Alm Pak Taufiq beliau itu Datuk, Datuk Basa Batuah, orang Batipuh, kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat bahkan, Ibunya, ibu Megawati Soekarnoputri pun memiliki darah minang bergelar Puti Reno Nilam, nenek beliau Ibu Fatmawati, anak dari seorang tokoh Muhammadiyah di Bengkulu," ucap Arteria.[]

Berita terkait
Politikus PDIP Arteria Dahlan Bela Puan Maharani
Politikus PDI-P, yang juga Wakil Ketua Umum DPP IKM, Arteria Dahlan, mengatakan agar orang Minang dapat menahan diri
Alasan Polisi Tolak Laporan Terhadap Puan Maharani
Polri menolak laporan terhadap Puan Maharani karena dinilai tidak memenuhi unsur yang disyaratkan.
Puan Maharani Akan Dilaporkan ke MKD DPR
Ketua DPR RI, Puan Maharani, akan dilaporkan ke MKD DPR terkait ucapannya yang berharap masyarakat Sumbar mendukung negara Pancasila
0
Harga Emas Antam di Pegadaian, Kamis 23 Juni 2022
Harga emas Antam hari ini di Pegadaian, Kamis, 23 Juni 2022, untuk ukuran 1 gram mencapai Rp 1.028.000. Simak ulasannya berikut ini.