Bandung - Peneliti politik Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kecewa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyinggung persoalan korupsi dalam pidatonya saat pelantikan yang berlangsung pada Minggu, 21 Oktober 2019.
Dia menilai Jokowi telah kehilangan komitmen dalam pemberantasan korupsi. Sehingga, hal tersebut bisa menjadi suatu kekhawatiran bangsa.
"Menyayangkan pidato presiden yang menghilangkan kosakata korupsi, padahal di akhir jabatan periode pertama, isu korupsi menjadi yang terpenting. Terlebih ada upaya pelemahan melalui sistem kerja KPK dan regulasi," kata Dedi dalam pesan singkatnya, Minggu, 20 Oktober 2019.
Mendengar pidato presiden dalam acara pelantikan itu, dia kecewa Jokowi tidak menyinggung permasalahan korupsi yang sedang gencar di negeri ini.
Seringkas apapun keinginan presiden memotong jalur birokrasi, jika komitmen pemberantasan korupsi lemah, maka cita-cita hanya jadi wacana.
"Mendengar pidato presiden tadi, hanya menegaskan apa yang sudah disampaikan dalam pidato kemenangan waktu lalu, korupsi bukan prioritas. Tentu mengkhawatirkan, bahkan dalam naskah pidatonya korupsi tidak muncul," ujar dia.
Menurut Dedi, komitmen pemberantasan korupsi merupakan faktor utama pembangunan. Akibat persoalan ini yang semakin marak, bisa saja membuat banyak sektor yang lumpuh.
Salah satunya, kata dia, termasuk rencana ke depan Jokowi yang ingin membangun Sumber Daya Manusia (SDM). Jika praktik korupsi di negara ini masih mengakar, hal tersebut tidak akan bisa terwujud.
"Presiden pasti memahami, birokrasi kita sudah baik dari sisi prosedur, menjadi kacau karena sabotase koruptor. Seringkas apapun keinginan presiden memotong jalur birokrasi, jika komitmen pemberantasan korupsi lemah, maka cita-cita hanya jadi wacana, sulit terimplementasi" ucapnya.[]
Baca juga:
- Pelantikan Lancar, Jokowi Terima Kasih ke TNI dan Polri
- Pidato Lengkap Jokowi Usai Pelantikan Presiden