Jakarta - Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan banyak melawan hukum dan rencana tata ruang kota yang telah disepakati para pemimpin Ibu Kota terdahulu.
Padahal, kata Joga, kerja Anies seharusnya tinggal mengikuti acuan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030 yang telah dimuat di sejumlah produk hukum seperti Undang-undang maupun Peraturan Daerah, serta mematuhi aturan-aturan hukum tersebut.
"Menata Ibu Kota Jakarta itu mudah, karena sudah ada acuannya, yakni RTRW dan RDTR Jakarta 2030," kata Joga kepada Tagar, Jum'at, 26 Juli 2019.
"Masalahnya, banyak kebijakan Gubernur Anies (yang) melanggar aturan hukum dan rencana tata ruang kota, seperti pengoperasian becak, Pedagang Kaki Lima boleh berjualan di trotoar, program penataan kampung, penerbitan IMB pulau reklamasi dan lain-lain," ucap dia.
Lebih lanjut, Joga juga mengkritisi kebijakan penataan ruang pedestrian di sejumlah titik di Jakarta, seperti di kawasan Cikini dan Kemang. Ia memprotes minimnya sosialisasi perihal proyek, kepada masyarakat sekitar yang terdampak langsung adanya pembangunan trotoar.
Proyek ini hanya beautifikasi saja. Indah dilihat di atasnya, tetapi di bawahnya tidak ada integrasi antara trotoar dengan rehabilitasi saluran air dan pemasangan jalur utilitas.
Manajemen proyek yang buruk, juga disebut Joga amat membahayakan pejalan kaki di sekitar lokasi pembangunan. Selain itu, ia juga menyoroti tidak adanya integrasi antara trotoar dengan jalur utilitas seperti kabel listrik, telpon, serta optik; pipa gas, air bersih dan air limbah.
"Revitalisasi trotoar di cikini dan kemang memiliki permasalahan sama, yaitu kurangnya sosialisasi ke masyarakat sekitar yang terdampak langsung terhadap proyek tersebut. Seperti masalah lahan yang terpakai trotoar, (juga) manajemen proyek yang buruk, sehingga selama konstruksi justru membahayakan pejalan kaki," kata dia.
"Proyek ini hanya beautifikasi saja. Indah dilihat di atasnya, tetapi di bawahnya tidak ada integrasi antara trotoar dengan rehabilitasi saluran air dan pemasangan jalur utilitas, sehingga tidak tertutup kemungkinan setelah selesai trotoar akan dibongkar lagi untuk perbaikan maupun pengembangan jalur utilitas seperti yang terjadi selama ini di seluruh trotoar di Jakarta," ujar Joga.
Diberitakan sebelumnya, proyek revitalisasi dan pelebaran trotoar yang dilakukan Anies Baswedan di sejumlah titik di Jakarta, menuai pro kontra. Tidak sedikit warga yang mengeluhkan kurangnya sosialisasi maupun penanganan imbas proyek bagi mobilitas masyarakat.
Di kawasan Cikini misalnya, seorang warga bernama Suwandi mengaku terkejut, karena dalam sebulan ini dia tidak mendengar imbauan dari Pemprov DKI mengenai perluasan trotoar.
Ia mengaku baru mengetahui akan adanya proyek ini setelah melihat keberadaan sejumlah kendaraan alat berat yang terpantau memakan badan jalan.
Padahal, kata dia, ruas jalan di lokasi tempat ia beraktivitas sehari-hari ini tergolong tidak lebar, hanya cukup untuk 3 lajur mobil. Sehingga pelebaran trotoar justru kian menambah titik macet di wilayah Jakarta Pusat.
Saya juga dengar banyak orang ngantor di wilayah sini mulai mengeluhkan, Cikini kok jadi macet parah.
"Ini hampir sebulan pekerjaan (revitalisasi) dan ini sangat mengganggu, warga resah. Dengan jalan dipersempit jadi kemacetan luar biasa di sini dan tentu banyak merugikan masyarakat," kata pria berusia 60 tahun ini saat ditemui Tagar, Rabu, 24 Juli 2019.
"Saya juga dengar banyak orang ngantor di wilayah sini mulai mengeluhkan, Cikini kok jadi macet parah," ujar Suwandi.
Baca juga:
- Foto: Penampakan Trotoar Cikini 75 Miliar Anies Baswedan
- Hujan Keluhan Anies Baswedan Lebarkan Trotoar Jakarta
