Pengamat: Justru Kubu Jokowi-Ma'ruf Lebih Banyak Dirugikan Hoaks dan Fitnah

'Akan ketahuan siapa sesungguhnya yang memainkan pola-pola kampanye negatif, informasi hoaks, hingga fitnah.'
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto tiba di Komisi Pemilihan Umum (KPU) jelang pengambilan nomor urut Pilpres 2019, Jumat (21/9/2018). (Foto: Tagar/Gemilang Isromi Nuari)

Jakarta, (Tagar 28/12/2018) - Pengamat politik menilai dengan dilaporkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh Tim Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Bawaslu akan memberikan dampak positif bagi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Penilaian tersebut disampaikan pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Wiralodra Indramayu, Jawa Barat, Iman Soleh dilansir kantor berita Antara, Jumat (28/12).

Menurut Iman Soleh, dengan dilaporkan Hasto Kristiyanto ke Bawaslu menjadi momentum yang tepat dan resmi untuk mengklarifikasi beredar pernyataan ujaran kebencian, hoaks, dan fitnah selama ini banyak menyerang pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca juga Dilaporkan ke Bawaslu, Hasto: Silakan Serang Saya, Asal Jangan Jokowi

Ketua Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Universitas Wiralodra Indramayu ini menambahkan, berdasarkan pengamatannya selama ini justru kubu Jokowi-Ma'ruf yang lebih banyak dirugikan oleh informasi hoaks dan fitnah.

Iman Soleh menilai, dilaporkan Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto ke Bawaslu justru dapat memunculkan dua momentum.

Momentum pertama, Bawaslu harus dapat membuktikan kepada publik bahwa mereka mampu menjadi lembaga yang benar-benar menjalankan fungsi sebagai pengawas pemilu yang tegas dan netral.

Momentum kedua, Hasto dapat melakukan klarifikasi atas pernyataan-pernyataan negatif, hoaks, dan fitnah yang disasarkan kepada Jokowi-Ma'ruf. "Hasto dapat memberikan klarifikasi secara resmi kepada Bawaslu dan publik," katanya lagi.

Akan Ketahuan

Menurut Iman, Hasto adalah figur publik yang mewakili parpol terbesar dan penguasa, maka ketika dia dilaporkan ke Bawaslu, pemeriksaannya akan menjadi perhatian publik.

Bawaslu sendiri, kata dia, harus dapat menunjukkan kredibilitas lembaganya bahwa Bawaslu bukan lembaga yang asal-asalan dan tidak akan mengabaikan laporan atas dugaan pelanggaran pemilu.

"Hasto sudah menunjukkan itikad baik dengan bersedia diperiksa. Tidak seperti pejabat, biasanya seolah enggan untuk diklarifikasi atas dugaan pelanggaran," kata Iman lagi.

Menurut dia, dengan adanya laporan ini Hasto jadi punya kesempatan untuk memberikan klarifikasi secara resmi mengenai sumber permasalahan politik nasional saat ini. 

"Melalui klarifikasi ini akan ketahuan siapa sesungguhnya yang memainkan pola-pola kampanye negatif, informasi hoaks, hingga fitnah," katanya pula.

Iman juga mendorong, agar Hasto membuka konten-konten informasi hoaks, kampanye hitam, hingga fitnah.

Dia optimistis, klarifikasi tersebut dapat membawa perbaikan dalam pendidikan politik dan demokrasi bahwa segala bentuk kampanye negatif dan kampanye hitam adalah kontra produktif pada pelaksanaan pemilu.

Sebelumnya, Koordinator kuasa hukum Tim Advokat Indonesia Bergerak Djamaluddin Kordoeboena menyatakan melaporkan Hasto Kristiyanto atas pernyataan saat Safari Kebangsaan di Lebak, Banten.

Ketika itu, Hasto menyinggung capres yang menebar fitnah. Di antara pernyataan Hasto adalah, "Masyarakat mau pilih yang mana? Mau penyebar fitnah atau yang difitnah?'" kata Djamal. []

Berita terkait