UNTUK INDONESIA
Pengamat: Dinasti Politik Tidak Melanggar Konstitusi
Pengamat politik dari UIN Sumut, Faisal Riza mengatakan wacana dinasti politik merupakan pergulatan pemikiran tradisi masyarakat Indonesia.
Diskusi Pilkada Medan 2020 dengan tema Dinasti Politik itu Biasa. (Foto: Tagar/Ist)

Medan - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Faisal Riza mengatakan wacana dinasti politik merupakan pergulatan pemikiran tradisi masyarakat Indonesia.

"Urusan dinasti politik memang jadi hal yang wajar, karena memang ini merupakan tradisi yang selalu muncul. Misalnya, kalau ada anak presiden kemudian jadi calon wali kota, ya biasa saja. Karena mungkin banyak hal-hal sederhana yang dibicarakan di meja makan dalam keluarga tersebut," kata Faisal pada Kamis 20 Agustus 2020, dalam diskusi Pilkada Medan 2020 dengan tema Dinasti Politik Itu Biasa yang diselenggarakan Mitra Research Consulting (MRC).

Dia kemudian mencontohkan bahwa hal yang wajar misalnya, keluarga tentara mewariskan pada anak-anaknya menjadi seorang prajurit juga.

"Jadi apakah ini juga dikatakan dinasti politik. Tentu ini menjadi sesuatu yang menarik," katanya lagi.

Sekretaris PW Pemuda Muhammadiyah Sumut, Miftah Fariz menyoroti soal dinasti politik dalam sistem demokrasi saat ini. Menurutnya, dinasti politik dalam demokrasi sangat jauh berbeda dengan sistem monarki.

Masyarakat harus ikut serta lihat rekam jejak calon

"Jadi ini bukan hal yang luar biasa. Di Amerika sendiri di mana demokrasi sangat berkembang, dinasti politik sangat kental. Hillary Clinton misalnya didorong jadi calon presiden. Hasilnya, Hillary kalah. Tapi tetap meninggalkan pendidikan politik bahwa dinasti politik hal yang lumrah. Bahkan konstitusi di Indonesia tidak melarang hal itu," tegas Miftah.

Kordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Sumut, Darwin Sipahutar, soal konstitusi, memang benar adanya bahwa tidak ada undang-undang yang melarang satu keluarga untuk maju pada kontestasi politik. Hal itu diatur pada Peraturan MK Nomor 33 Tahun 2015.

'Politik dinasti' dianggap legal formal setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Konstitusi itu. Setelah keluarnya Peraturan MK itu pulalah, digelarnya Pilkada serentak sejak 2015 lalu.

Terkait Pilkada Medan, atau bahkan pilkada di daerah lain, Darwin mengajak agar masyarakat berperan aktif melihat rekam jejak calon yang bakal dipilih.

Khusus untuk Medan, dengan majunya Bobby Nasution berpasangan dengan Aulia Rachman, Darwin berharap pasangan ini dengan niatnya yang lurus bisa membangun Kota Medan. Terutama di kawasan Medan Utara.

"Masyarakat harus ikut serta lihat rekam jejak calon. Kalau tidak, maka yang terjadi masyarakat akan melihat calonnya berurusan dengan masalah hukum," katanya.

Direktur Eksekutif MRC, Ghazali Taroreh menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan survei dan Focus Group Discussion (FGD) Pilkada Medan 2020 terkait dinasti politik di Pilkada Medan. []

Berita terkait
Politik Dinasti Jadi Isu untuk Menzalimi Jokowi
Ketika ada rencana Gibran dan Bobby ikut dalam Pilkada muncullah wacana politik dinastik yang akhirnya berujung sebagai isu untuk menzalimi Jokowi
Bobby Nasution: Mengenai Politik Dinasti, Itu Salah
Bobby Afif Nasution resmi diusung PDIP sebagai calon Wali Kota Medan periode 2020-2024.
Politik Dinasti Zaman Jokowi Terparah Sepanjang Masa
Novel Bamukmin menilai politik dinasti di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi perjalanan politik terparah sepanjang masa.
0
Pengamat: Dinasti Politik Tidak Melanggar Konstitusi
Pengamat politik dari UIN Sumut, Faisal Riza mengatakan wacana dinasti politik merupakan pergulatan pemikiran tradisi masyarakat Indonesia.