Jakarta – Para aktivis hak asasi manusia (HAM) dan pakar Uighur menyambut baik “pengadilan rakyat” yang digagas di London, Inggris, pekan lalu untuk menyelidiki apakah dugaan kejahatan terhadap warga Uighur yang dilakukan China setara dengan genosida.
Mereka juga menekankan perlunya tindakan masyarakat internasional yang lebih nyata.
Sebuah panel yang beranggotakan sembilan orang, yang sebagian besar terdiri dari pengacara dan akademisi serta diketuai oleh pengacara terkemuka Geoffrey Nice, melangsungkan sidang pertama “Pengadilan Uighur” pada 4-7 Juni 2021. Persidangan itu untuk menyelidiki tuduhan penganiayaan warga Uighur di Xinjiang oleh pemerintah China.
China, yang menyangkal telah menganiaya Uighur, mencemooh panel itu.
Menurut juru kampanye HAM yang berkantor di Inggris dan sekaligus pendiri Koalisi Tanggapan Genosida, Luke de Pulford, pengadilan itu tidak didukung oleh pemerintah Inggris, tetapi dapat mendorong dilakukannya lebih banyak tindakan oleh pihak berwenang.
Menelusuri kamp \'de-radikalisasi\' Muslim Uighur di China (Foto: bbc.com/indonesia).
“Kita harus memihak. Akankah kita membela nilai-nilai kita atau menjualnya ke China? Kita tidak dapat melakukan keduanya,” ujar Pulford pada VOA.
Sejumlah anggota parlemen Inggris pada April lalu menyatakan tindakan keras terhadap warga minoritas Muslim-Uighur sebagai genosida. Langkah itu mengikuti Amerika, Kanada, Belanda dan Lithuania, yang juga telah sama-sama mengecam tindakan China.
Namun, pemerintah Inggris pekan ini menolak sebuah proposal yang disampaikan anggota parlemen Inggris, untuk melarang perusahaan-perusahaan Inggris menggunakan produk-produk yang dibuat oleh tenaga kerja paksa Uighur. China menyangkal telah menganiaya Uighur.
Presiden World Uyghur Congress, yang juga salah satu saksi mata di pengadilan itu, Dolkun Isa, mengatakan pada VOA bahwa warga Uighur sudah berjuang sejak lama untuk mengupayakan berlangsungnya pengadilan itu dan kini mereka akhirnya dapat menyampaikan kisah mereka.
“Pengadilan itu adalah badan penting untuk mendokumentasikan semua bukti terkait krisis Uighur,” ujar Isa.
"Kamp pendidikan" untuk Muslim Uighur di Dabancheng, provinsi Xinjiang, China (Foto: Dok/voaindonesia.com/Reuters)
Dia berharap hasil yang dikumpulkan panel itu akan memberi insentif lain bagi pemerintah di seluruh dunia guna menemukan kemauan politik untuk mengambil tindakan yang tepat dalam meminta pertanggungjawaban China.
“Pengadilan rakyat” ini menganggap dirinya sebagai alternatif karena tidak adanya badan hukum internasional yang menyelidiki dugaan kejahatan itu.
Sidang kedua akan berlangsung September 2021 mendatang. Sementara keputusan akhir dijadwalkan akan disampaikan pada Desember 2021 nanti (em/jm)/voaindonesia.com. []
