Peneliti Politik: Permintaan Megawati Menyulitkan Jokowi

Megawati Soekarnoputri dinilai peneliti politik dengan meminta jatah kursi menteri akan menyulitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Politikus PDI Perjuangan Puan Maharani dan Politikus PDI Perjuangan Prananda Prabowo berjalan memasuki ruangan Pembukaan Kongres V PDI Perjuangan di Sanur, Denpasar, Bali, Kamis, 8 Agustus 2019. Kongres V PDI Perjuangan akan diselenggarakan hingga 11 Agustus mendatang dengan mengambil tema "Solid Bergerak Untuk Indonesia Raya". (Foto: Antara/Fikri Yusuf)

Jakarta - Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, dinilai peneliti politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes meminta "jatah" kursi menteri terbanyak dalam kabinet 2019-2024 akan menyulitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau permintaannya terlalu besar itu akan merepotkan presiden karena harus menegosiasikan soal permintaan yang besar ini kepada partai-partai koalisi lain," kata Arya saat ditemui usai diskusi media di Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Agustus 2019, dikutip dari Antara.

Karena permintaannya terlalu besar, itu akan mengganggu keseimbangan di internal koalisi partai pendukungnya.

Beberapa poin, menurut Arya, cukup berat bagi Jokowi dalam menyusun kabinet. Ia berpendapat bahwa permintaan Megawati atas delapan kursi menteri, terlalu banyak.

"Saya kira dari sisi nominal itu terlalu besar, sulit dipenuhi presiden. Mungkin angka yang paling moderat, itu di angka enam. Itu sudah paling besar," ujar Arya.

Nominal tersebut, lanjut dia, apabila dikabulkan, juga dapat membuat Jokowi untuk mengorbankan janjinya dalam membentuk kabinet dari kelompok profesional. 

Selain itu, Arya mengatakan akan mengganggu keseimbangan dalam internal koalisi partai pendukung.

"Karena permintaannya terlalu besar, itu akan mengganggu keseimbangan di internal koalisi partai pendukungnya. Bagaimana pun, selisih antara PDIP, Golkar, NasDem dan beberapa partai lain kan juga tidak terlalu besar, hanya kurang lebih sekitar 5 sampai 6 persen," kata Arya.

Ia menilai PDIP ingin menunjukan kepada publik bahwa partai tersebut memiliki manuver politik di atas partai-partai lain. Sehingga, Jokowi harus memberikan sinyal kepada PDIP dan publik, memiliki kendali penuh terhadap pembentukan kabinet.

"Saya kira presiden harus memberikan sinyal kepada partai soal bagaimana agenda presiden dalam pembentukan kabinet ke depan," kata Arya.

"Presiden harus menunjukan kepada publik bahwa presiden punya otoritas dan memegang kendali penuh dalam pembentukan kabinet," ucapnya.

Baca juga:

Berita terkait
Megawati Minta Jatah Kursi Menteri Terbanyak untuk PDIP
Megawati Soekarno Putri meminta kepada Presiden Jokowi untuk memberi partai PDIP jatah kursi menteri terbanyak.
Prabowo dan Megawati Penentu Gerindra di Kabinet Jokowi
Dahnil Anzar Simanjuntak tanggapi sinyal Prabowo merapat pada Megawati Sukarnoputri dan koalisi pasangan terpilih Jokowi-Ma'ruf Amin.
Cerita Megawati Tentang Ahok di Kongres PDI Perjuangan
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi buah bibir, saat Megawati Soekarnoputri sempat memperkenalkan dan membelanya di Kongres.
0
Tinjau Lapak Hewan Kurban, Pj Gubernur Banten: Hewan Kurban yang Dijual Dipastikan Sehat
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar meninjau secara langsung lapak penjualan hewan kurban milik warga di Kawasan Puspiptek.