Pendukung Prabowo DIY Deklarasi Kedaulatan Rakyat

Badan Pemenangan Daerah DIY Prabowo-Sandi mendeklarasikan gerakan kedaulatan rakyat. Gerakan sebagai pengganti people power.
Pendukung Prabowo-Sandi di Yogyakarta mendeklarasikan gerakan kedaulatan rakyat di posko pemenangan di Polowijan, Kecamatan Keraton, Yogyakarta. (Foto: Tagar/Ridwan Anshori)

Yogyakarta - Badan Pemenangan Daerah DIY Prabowo-Sandi mendeklarasikan gerakan kedaulatan rakyat. Gerakan sebagai pengganti people power ini dipusatkan di posko pemenangan di Polowijan, Kecamatan Keraton, Yogyakarta.

Ketua Presidium Gerakan Kedaulatan Rakyat DIY, Syukri Fadholi mengatakan, aksi menggelorakan gerakan kedaulatan rakyat ini sebagai respon terjadinya degradasi moralitas bangsa Indonesia. Kecurangan Pemilu massif terjadi demi melanggengkan kekuasaan.

Tokoh PPP DIY ini berpendapat, persoalan hukum di Indonesia yang ditegakkan bukan untuk keadilan. "Tapi hukum ditegakkan demi kekuasaan," katanya di Yogyakarta, Kamis 16 Mei 2019.

Menurut dia, gerakan kedaulatan rakyat ini bagian untuk mengembalikan UUD 45 kepada naskah asli serta mengawal Pemilu bisa jujur dan adil. Pilpres 2019 banyak kecurangan pemerintah dan KPU

Ini menodai Pasal 22 UUD 45.

Mantan Wakil Walikota Yogyakarta ini menegaskan, indikasi kecurangan pemilu sudah dilaporkan. Seharusnya laporan itu ditindaklanjuti pemerintah dan KPU, bukan malah diam seribu bahasa. "Pilpres harus membawa kemaslahatan umat. Jangan sampai ada pertumpahan darah," tegasnya.

Dia menegaskan, mendukung statemen Fadli Zon yang tidak membawa kasus pelanggaran Pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Sebab MK sekarang ini adalah lembaga hukum yang dimanfaatkan para penguasa. MK sudah tidak lagi melihat fakta hukum,"tegasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Badan Pemenangan Daerah DIY, Darma Setiawan menilai, langkah membawa bukti kecurangan ke MK merupakan tindakan mubazir. "Pasalnya apa yang dibicarakan nanti adalah fakta-fakta kecurangan, bukan alasan kenapa kecurangan itu terjadi," tegasnya.

Dia mencontohkan, membawa bukti C-1 yang terdapat kecurangan, tentu tidak akan menjadi bukti kuat. "Kita menginginkan adalah keterbukaan dan audit menyeluruh kenapa kecurangan ini bisa terjadi," ujarnya.

Sekretaris DPD Gerindra DIY ini menyayangkan, pemerintah dan KPU seolah defensif dan menutup mata atas meninggalnya 600-an petugas KPPS. "Mereka adalah mujahid demokrasi. Satu nyawa yang hilang seharusnya mendapat perhatian," ungkapnya.

Baca juga:

Berita terkait
0
Surya Paloh Sebut Nasdem Tidak Membajak Ganjar Pranowo
Bagi Nasdem, calon pemimpin tak harus dari internal partai. Ganjar Pranowo kader PDIP itu baik, harus didukung. Tidak ada membajak. Surya Paloh.