Pendaftaran bakal capres-cawapres di Komisi Pemilihan Umum dimulai 4 Agustus, sekarang 8 Agustus. Batas terakhir pencalonan bakal calon presiden dan wakil presiden tinggal dua hari lagi dan berakhir pada 10 Agustus 2018. Tapi rakyat Indonesia belum juga mendapat gambaran cerah tentang jagoan-jagoan mereka yang akan ditampilkan berbagai partai politik.

Sejumlah tokoh parpol ataupun akademisi sudah semakin gencar membuat ramalan tentang orang-orang yang sangat besar peluangnya untuk menjadi RI 1 ataupun RI 2.

Jagoan-jagoan itu tidak hanya berasal dari dunia politik, tapi juga pemuka agama Islam, akademisi hingga orang yang belum lama mundur dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI.

Sebut saja nama Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al Jufri serta Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang mundur dari TNI-AD saat akan mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta yang santer bakal ditampilkan menjadi orang kedua pemerintah.

Karena itu, bakal calon-calon wakil presiden tersebut kemudian disoroti Azyumardi Azra, akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat Jakarta.

Azyumardi Azra yang juga menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengungkapkan bahwa calon wakil presiden selain harus memiliki bekal ilmu agama juga harus mempunyai pengetahuan teknis yang disebutnya teknokrasi.

Cak Imin alias Muhaimin Iskandar yang menjadi Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) disebutnya sebagai sosok yang mengerti atau berpengetahuan mendalam di bidang agama terutama Islam tapi teknokrasinya kurang. Kekurangan serupa juga terdapat pada Salim Segaf yang juga merupakan mantan menteri sosial.

Sementara itu, AHY yang merupakan putra mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dianggap oleh Azyumardi sebagai tidak mencerminkan atau merepresentasikan umat Islam.

Situasi Calon Jagoan

Sampai detik ini, Joko Widodo yang merupakan Presiden ke-7 yang juga menjadi calon dari sembilan parpol tidak menghadapi masalah untuk maju lagi pada periode 2019-2024. Namun mantan wali kota Solo dan juga mantan gubernur DKI Jakarta ini mungkin masih bermasalah dalam menentukan wakilnya untuk masa jabatan kedua.

Jokowi ditopang oleh sembilan partai yaitu PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Hanura, PSI, Perindo serta PKPI sehingga menjadi koalisi terbesar alias terkuat. Sebaliknya Partai Gerindra yang disebut- sebut mencalonkan lagi Ketua Umum-nya Prabowo Subianto untuk kedua kalinya masih "bingung" untuk menetapkan calon wakil presidennya.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjadi mitra kokoh Gerindra semula menetapkan sembilan calon wapres mulai dari Tifatul Sembiring, Ahmad Heryawan hingga Salim Segaf al Jufri.

Akan tetapi baru-baru ini sejumlah alim ulama mengadakan pertemuan yang disebut ijtima ulama mengeluarkan pernyataan bahwa mereka mengusung dua nama cawapres yakni Salim Segaf serta Uztads Abdul Somad Batubara alias UAS yang masih muda.

Yang menarik perhatian masyarakat adalah pernyataan Ketua Umum atau Presiden PKS Sohibul Iman bahwa kalau nama kedua tokoh Islam itu tidak jadi ditampilkan maka pihaknya siap mendirikan "koalisi ketiga".

Apalagi Partai Amanat Nasional alias PAN baru pada hari Rabu (8/8) Agustus menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Rakernas) untuk menentukan pilihannya.
Dengan melihat berbagai perkembangan tersebut, maka bisa diperkirakan rakyat Indonesia dan juga para diplomat asing masih menebak-nebak babak terakhir penentuan bakal calon presiden. wakil presiden mulai dari koalisi-nya Joko Widodo, Prabowo hingga mungkin terbentuknya "koalisi ketiga".

Bagaimana Kepentingan Rakyat? 

Pemilihan presiden, pemilihan legislatif mulai dari DPR RI, DPD RI hingga DPRD provinsi, kota dan kabupaten seharusnya berujung pada tekad untuk mengupayakan secara konkret langkah-langkah meningkatkan kesejaheraan rakyat.

Tak bisa diingkari bahwa jutaan rakyat Indonesia masih hidup dalam kemiskinan yang ditandai dengan kecilnya pendapatan atau gaji mereka, sulitnya membeli beras dan bahkan pangan pokok lainnya. Kemudian jutaan kaum papa itu menghadapi kendala dalam menyekolahkan anak dan cucu mereka, akses untuk berobat yang murah mulai dari puskesmas dan rumah sakit pemerintah hingga swasta. 

Tugas 16 partai politik berskala nasional dan beberapa partai lokal di Provinsi Aceh adalah bagaimana memilih kader dan tokoh masyarakat untuk duduk di lembaga legislatif, eksekutif hingga yudikatif. Namun kenyataannya, rakyat seringkali melihat bahwa banyak sekali para pejabat itu yang diseret ke penjara dan menghuni lembaga pemasyarakatan (LP) terutama setelah tertangkap dan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nama mantan ketua DPR Setya Novanto, mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar serta mantan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman menjadi bukti yang tidak bisa dielakkan bahwa "orang-orang besar" ini saja masih bisa masuk sel gara-gara ulah mereka sendiri.

Belum lagi mantan anggota DPR mulai dari Angelina Sondakh, Mohammad Nazaruddin, kemudian mantan gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho dan mantan gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah serta setumpuk bupati dan wali kota di bawahnya.

Pada tanggal 17 April 2019, sekitar 150 juta pemilih di Tanah Air akan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) guna memilih calon presiden-wakil presiden, anggota DPR dan DPD hingga DPRD. Maka pertanyaan mendasarnya adalah apakah semua partai politik yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum sudah menyiapkan tokoh- tokoh terbaik untuk mengurus sedikitnya 262 juta orang Indonesia untuk periode 2019-2024 atau tidak? 

Pertanyaan semacam ini sangat layak diajukan kepada seluruh parpol tersebut karena bagaimana mungkin parpol-parpol akan mau dan sudi melayani masyarakat atau rakyat Indonesia. Karena sekarang saja para pimpinan serta kader organisasi politik tersebut lebih banyak berpikir dan bertindak untuk "merundingkan" pembagian kursi- kursi presiden-wapres, DPR serta DPD hingga DPRD hingga posisi sebagai menter di kabinet mendatang.

Kalau mereka sudah terpilih sebagai "pemimpin" maka yang acapkali muncul adalah bagaimana mengembalikan" logistik" alias duit yang selama ini mereka keluarkan untuk bisa menjadi tokoh legislatif, eksekutif hingga yudikatif.

Sebelum semuanya "terlanjur" maka semua bakal calon pemimpin negara itu harus mau memikirkan dan merenungkan bahwa tugas utama mereka adalah menjadi pelayan atau abdi masyarakat agar kehidupan ekonominya membaik atau malahan semakin sejahtera. Langkah ini akan membuat masyarakat tak akan ragu untuk memilih mereka lagi dalam pileg, pilpres tahun 2024.

Tugas para pemimpin ialah agar di antara masyarakat tak banyak lagi orang miskin atau papa. Kalau semakin banyak orang Indonesia yang hidupnya membaik maka tentu para pemimpin itu akan kian dihormati bahkan dijunjung tinggi. (Arnaz Firman/Ant)