Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan penyelesaian masalah terkait stunting (kekerdilan) di daerah itu pada 2023.
"Stunting kini menjadi salah satu prioritas yang ditangani pemerintah secara nasional, termasuk di NTB sehingga ditargetkan masalah 'stunting' tersebut sudah tuntas tahun 2023," ujar Kepala Dinas Kesehatan NTB dr. Nurhandini Eka Dewi di Mataram, Jumat, 13 November 2019, seperti diberitakan Antara.
Selain kekerdilan, mengatakan daerahnya juga akan meneruskan gerakan revitalisasi posyandu menjadi posyandu keluarga dan posyandu mandiri. Hal ini guna menangani berbagai permasalahan kesehatan hingga sosial budaya dan ekonomi masyarakat di desa dan dusun.
Untuk memperkuat rencana tersebut, kata dia, pemerintah daerah telah menyiapkan dukungan alokasi anggaran yang jumlahnya mencapai lebih dari Rp103,6 miliar pada 2020.
Menurut Nurhandini Eka, alokasi anggaran itu tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi lainnya sebagai penanggungjawab kegiatan.
"Makanya kami optimis akan dapat menuntaskan program pemberantasan 'stunting' dan revitalisasi posyandu dari berbagai aspek," ucap dia..
Untuk menyukseskan target tersebut, pihaknya bersama Kepala Bappeda NTB dan para kepala OPD serta akademisi dan lembaga swadaya masyarakat lainnya, menyepakati pentingnya penanganan kekerdilan dan pembangunan kesehatan dengan cara berbagi peran dari seluruh pemangku kepentingan terkait.
"Semua instansi harus bergerak bersama dengan cara berbagi peran. Termasuk, perlu dipetakan semua faktor penyebab dan risikonya, sehingga penanganan kasus stunting yang berbeda di setiap daerah dapat ditemukan solusi terbaiknya," tutur Nurhandini Eka
Dia mencontohkan kerja sama antara OPD tersebut, Dinas PUPR misalnya memfokuskan anggaran kekerdilan dalam hal menyiapkan infrastruktur sanitasi yang baik. Secara akademis, sanitasi yang buruk sebagai salah satu penyebab kasus itu.
Program intervensi yang serupa juga dikerjakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik yang sesuai fungsinya, kini tengah membangun aplikasi dan basis data penanganan kekerdilan secara keseluruhan.
Dengan begitu, didapatkan data pasti mengenai penderita kekerdilan sekaligus objek pelayanan kesehatan secara komprehensif dalam posyandu keluarga di seluruh NTB.
"Sinergi dan kebersamaan harus dibangun dengan koordinasi dan program," kata mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah tersebut.
Dia menurtuturkan perlu adanya pemahaman bersama dan pendekatan yang lebih detail di OPD lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, agar dapat ditemukan pola penyebab dan cara menangani kasus kekerdilan yang efektif, dan penyelenggaraan posyandu keluarga.
Menurut data Dinkes Provinsi NTB, saat ini NTB memiliki 169 puskesmas yang tersebar di 10 kabupaten/kota dan 7.294 posyandu.
Semantara posyandu berbasis PAUD 215, posyandu pratama 308, posyandu madya 3.052, posyandu purnama 3.640, posyandu mandiri 474, posbindu 1.259, posyandu remaja 842, posyandu lansia 1.465. Posyandu berbasis bank sampah 47 dan yang sudah menjadi posyandu keluarga 904 unit.
Senada hal itu, Kepala Bidang Pendidikan dan Kesehatan Bappeda NTB Taufik Hari Suryanto menegaskan pelibatan akademisi dan LSM dalam penanganan masalah itu sangat tepat. Pasalnya, mereka memiliki data riset yang lebih komprehensif dan mendalam tentang kekerdilan maupun kesehatan masyarakat secara umum.
"Ini dapat membantu percepatan program revitalisasi posyandu sebagai program unggulan maupun penanganan 'stunting'," kata Taufik Hari Suryanto. []
Baca juga:
