Gianyar - Gubernur Bali, I Wayan Koster mengakui adanya praktik-praktik tidak sehat yang dilakukan oleh para turis. Untuk itu,harus ada langkah untuk menertibkan bersama-sama, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah, sebagai penegakan kewibawaan hukum di Indonesia.
Hal itu dikatakan oleh Gubernur Koster saat peresmian Pos Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Desa (Posyankumhamdes) di sejumlah desa di Bali, Selasa 21 Juli 2020 di ruang sidang utama Kantor Bupati Gianyar.
Ini program yang sangat bagus, satu terobosan di bidang hukum untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat mengenai hukum.
Baca Juga: Pariwisata Bali Sudah Dirindukan Wisman
"Tak dipungkiri ada praktik-praktik tidak sehat yang dilakukan oleh para wisatawan. Dengan adanya program Posyankumhamdes ini, nanti kita tertibkan bersama-sama, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah sebagai penegakkan kewibawaan hukum di negara kita," ujar Gubernur Koster.
Menurutnya, Bali tidak boleh lagi terlalu toleran pada perilaku turis tak terpuji yang dapat merusak tatanan dan merugikan negara. Untuk itu, Wayan Koster mengapresiasi dan mendukung pembentukan 121 Posyankumhamdes yang diresmikan secara serentak oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly.
Bali yang terbagi dalam wilayah delapan kabupaten dan satu kota, terdiri atas 57 kecamatan dan 635 desa, menurut Wayan Koster sangat tepat sebagai objek pelaksanaan program pengembangan pos pelayanan hukum dan HAM desa. Hal itu karena kesadaran hukum masyarakat Bali tergolong sangat tinggi.
"Menurut saya ini program yang sangat bagus, satu terobosan di bidang hukum untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat mengenai hukum. Sekaligus juga untuk membangun budaya hukum di tengah-tengah masyarakat," tutur Wayan Koster.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, meresmikan Posyankumhamdes secara serentak di sejumlah desa di Bali, Selasa 21 Juli 2020 bertempat di ruang sidang utama Kantor Bupati Gianyar. (Foto: Tagar|Dokumen Pemprov Bali).Adanya pos layanan hukum di tingkat desa, akan membantu memberikan akses layanan hukum secara cepat bagi masyarakat.
Wayan menambahkan, Bali sebagai satu daerah tujuan wisata dunia sangat erat kaitannya dengan hukum. Bali menjadi magnet bagi para wisatawan yang tak hanya untuk menikmati keindahan alam, namun juga di satu sisi menjadi peluang untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar konteks kepariwisataan.
Menurutnya hal tersebut bisa saja mendatangkan manfaat. "Namun, karena ketidaktahuan masyarakat mengenai kerja sama yang bisa dibangun dengan para turis, sehingga menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum.
Untuk itu, Gubernur Wayan Koster berjanji akan segera menyusun peraturan daerah yang mengatur keberadaan orang asing yang tinggal, bekerja dan berusaha di Bali.
Menkumham, Yasonna H Laoly menyebutkan, di masa merebaknya pandemi Covid-19 memunculkan berbagai macam masalah, baik ekonomi maupun sosial yang bisa menjadi masalah hukum di masyarakat terutama di desa-desa. Mengantisipasi dan merespons potensi timbulnya masalah hukum menuju Bali Era Baru, diperlukan pos layanan hukum di tingkat kecamatan atau desa.
Simak Pula: Covid-19 Landai, Pariwisata di Bali Dibuka Oktober
Yasonna mengatakan masyarakat yang memiliki masalah hukum dapat segera mengadukan masalahnya. "Adanya pos layanan hukum di tingkat desa, akan membantu memberikan akses layanan hukum secara cepat bagi masyarakat desa," ujarnya. []
