Padang - Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), masih kekurangan sebanyak 4.000 orang Aparatur Sipil Negera (ASN). Meski begitu, tahun 2020, Padang hanya mendapatkan jatah alokasi kursi penerimaan CPNS sebanyak 375 orang.
Kami BKPSDM harus berusaha semaksimal mungkin memberdayakan pegawai yang ada agar tetap meraih kinerja terbaik.
"Sampai saat ini Pemko Padang masih memiliki persoalan dari keterbatasan jumlah ASN," kata Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang, Editiawarman, Senin, 2 Maret 2020.
Kekurangan tenaga ASN hampir terjadi di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Padang, hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Namun, untuk menutupi kekurangan tersebut juga terbentur dari izin pemerintah pusat yang dikeluarkan Menpan-RB.
"Kami BKPSDM harus berusaha semaksimal mungkin memberdayakan pegawai yang ada agar tetap meraih kinerja terbaik. Baik itu dalam peningkatan kinerja, disiplin serta penyusunan dan pengisian jabatan yang menjadi konsen dari BKPSDM," katanya.
Dengan optimalisasi kerja, kata Editiawarman, keterbatasan tenaga tidak jadi alasan bagi Pemko Padang untuk mengurangi target dan kinerja. Terutama soal disiplin pegawai seperti yang ditegaskan dalam PP nomor 53 Tahun 2010 tentang tugas dan kewajiban ASN.
"Kami mendorong hal itu agar dilaksanakan dan dikendalikan OPD masing-masing. Tujuannya agar semua ASN bekerja sesuai tugas, fungsi dan etika," tuturnya.
Sementara itu, untuk peningkatan kinerja pihaknya juga memprogramkan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi ASN. Baik diklat teknis, fungsional dan peningkatan kompetensi. Misalnya dengan memberikan bimtek keahlian pengadaan barang/jasa dan memfasilitasi pelatihan yang digelar kementerian dan lembaga lainnya. []
