Jakarta - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyatakan peserta pemilu dari Nahdlatul Ulama (NU) yang menentukan kemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, pada Pemilu 2019.

"Suka tidak suka itulah yang terjadi. Pemilih kaum nadliyin yang jumlahnya mayoritas menjadi penentu kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin," kata Burhanuddin Muhtadi pada diskusi Populisme dalam Demokrasi Elektoral 2019 di Jakarta, Rabu, 29 Mei 2019, dilansir dari Antara.

Basis NU, kata dia, yang mayoritas di Pulau Jawa pasangan yang padat penduduk. Karena itu, Jokowi-Ma'ruf Amin meraih kemenangan telak di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan di Jawa Barat, pasangan 01 belum menang, tapi berhasil memperkecil kekalahan dibandingkan dengan Pemilu Presiden 2014.

Penulis buku Dilema PKS itu juga menjelaskan berdasarkan data exit poll yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada Pemilu 2019, menyimpulkan sebanyak 56 persen warga NU memilih Jokowi-Ma'ruf Amin. 

"Meningkatnya soliditas warga NU dalam memilih Jokowi, karena capres petahana ini menggandeng Rais Am PBNU, KH Ma'ruf Amin, sebagai cawapres," katanya.

Menurut Burhan, kedua pasangan capres-cawapres membawa isu populisme agama dan aliran. Hasilnya, mayoritas pemilih NU memilih Jokowi-Ma'ruf Amin, sedangkan mayoritas pemilih Muhammadiyah memilih Prabowo-Sandiaga. 

"Keuntungan bagi Jokowi, karena warga NU adalah mayoritas, yakni sekitar 60 persen dari jumlah penduduk muslim Indonesia," kata dosen Universitas Islam Negara itu.

Pemilih non-muslim di Bali, NTT, serta kawasan timur Indonesia lainnya juga menentukan kemenangan pasangan 01.

Indikator Politik Indonesia

Indikator Politik Indonesia adalah lembaga survei yang didirikan atas dasar bahwa demokrasi di Indonesia akan berfungsi secara efektif jika proses pengambilan kebijakan publik bersifat responsif dan aspiratif terhadap masyarakat. 

Melalui survei, pendapat dan persepsi publik akan diracik menjadi sampel untuk merepresentasikan populasi. Melalui teknik ilmiah survei yang didasarkan pada metode statistik modern sehingga bisa mencerminkan opini masyarakat.

Jadi, pembuat kebijakan tak perlu menunggu pemilu 5 tahun lagi atau referendum untuk mengetahui pendapat publik. []

Baca juga: