Jakarta - Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher meminta agar pemerintah memanfaatkan masa penundaan vaksin Covid-19 untuk melakukan evaluasi komprehensif pada program vaksinasi agar masyarakat tidak bingung dengan informasi yang seolah hanya pemberi harapan palsu (PHP).
Hal itu diungkapkan mengingat adanya pernyataan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny Lukito mengatakan rencana vaksin Covid-19 yang ditargetkan pada Desember bakal mundur pada Januari 2021.
Pemerintah perlu menyiapkan strategi pendistribusian yang tepat, termasuk dukungan sarana prasarana yang memadai dan standar dalam mendistribusikannya
Penundaan ini dilakukan karena emergency use of authorization (EUA) atau izin yang dikeluarkan untuk kepentingan mendesak tidak dapat diberikan pada akhir tahun mendatang.
"Lakukan evaluasi komprehensif terkait rencana pelaksanaan vaksinasi. Masyarakat perlu mendapat kepastian informasi, apakah pemerintah benar-benar serius menyiapkannya," kata Netty dalam keterangan, Jumat, 20 November 2020.
Dia menegaskan, masyarakat membutuhkan informasi jelas dan gamblang tentang jenis vaksin apa yang digunakan, dan didatangkan dari mana.
"Apakah sudah ada atau belum, berapa harganya, apakah masyarakat harus membayar atau digratiskan, serta bagaimana efek sampingnya, keamanannya, tingkat efektivitasnya, dan juga faktor kehalalannya," ujarnya.
Oleh sebab itu, menurut dia, pemerintah perlu menjelaskan hal tersebut kepada masyarakat Indonesia dengan komunikasi yang baik dan satu suara.
Selain itu, Netty mengingatkan pemerintah tentang banyak hal yang harus dipersiapkan dengan matang sebelum pelaksanaan vaksinasi.
"Pemerintah perlu menyiapkan strategi pendistribusian yang tepat, termasuk dukungan sarana prasarana yang memadai dan standar dalam mendistribusikannya. Bukan sekadar kita mendatangkan vaksin lalu menyuntikkannya begitu saja ke masyarakat," kata Netty.
"Apakah pemerintah sudah memastikan ketersediaan cold chain, rantai dingin, yang menjamin keamanan vaksin dalam proses distribusi? Bagaimana pengolahan limbah pasca vaksinasi mengingat jumlahnya yang jutaan? Apakah pemerintah sudah memiliki blue print untuk ini semua? Jangan sampai kita kelabakan ketika vaksin datang dan ternyata sarana prasarana tidak siap," ucapnya menambahkan.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta pemerintah memberikan perhatian penting terkait SDM untuk melakukan vaksinasi.
"Pemerintah harus memastikan vaksinasi dilakukan acara adil, merata dan menyentuh semua lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Tidak boleh ada pengabaian terhadap daerah-daerah yang sulit dijangkau," ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan agar pemerintah memastikan vaksin yang dipilih untuk disuntikkan ini aman, bermutu dan berkhasiat (efikasi).
- Baca juga: Ridwan Kamil Dampingi Wapres Tinjau Vaksinasi di Cikarang
- Baca juga: Satgas Covid-19: Efek Samping Minor, Tidak Semua Dapat Divaksin
"Pemerintah perlu menyiapkan skema alternatif jika vaksinnya gagal atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pasca dilakukannya vaksinasi. Kegagalan proses vaksinasi adalah hal yang mungkin terjadi, sebab telah ada kasusnya dalam sejarah penanganan wabah di dunia," ucap Netty.[]
