TAGAR.id, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin, menekankan pentingnya langkah intensif untuk mendorong kenaikan cakupan layanan air bersih nasional.
Pemerintah menargetkan 100 persen rumah tangga memiliki akses air minum layak pada tahun 2024, termasuk 15 persen akses air minum aman dan 30 persen akses air minum perpipaan. Namun, dalam tiga tahun terakhir cakupan air minum layak hanya naik 1,5 persen.
“Pemerintah telah menargetkan perbaikan air bersih bagi masyarakat melalui sistem ekonomi berkelanjutan,
sehingga masyarakat dapat memanfaatkan hasil pemerataan layanan air bersih secara nyata,” ujar Wapres Ma’ruf Amin, pada Pembukaan State-Owned Enterprises (SEO) International Conference sekaligus peluncuran Indonesia Water Fund (IWF), di Jakarta, 17 Oktober 2022, secara virtual.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres Ma’ruf Amin mengapresiasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah menginisiasi program IWF sebagai upaya mendukung pembiayaan pengadaan air bersih di Indonesia.
“Sehubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan air bersih, saya mengapresiasi inisiatif Kementerian BUMN yang telah mengupayakan terobosan melalui program Indonesia Water Fund,” ujarnya.
Wapres menambahkan, IWF diharapkan akan mampu mendukung penyediaan air bersih kepada masyarakat secara optimal tanpa mengandalkan anggaran belanja negara.
Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin. (Foto: Tagar/Dok Istimewa)
“Keberadaan IWF sebagai platform untuk mendukung percepatan investasi penyediaan sambungan air bersih ke rumah-rumah, diharapkan dapat menjadi alternatif solusi bagi pemerintah melalui pendanaan non-APBN,” tuturnya.
Namun, Wapres mencatat, pemerintah dan BUMN tidak dapat bekerja sendiri dalam upaya pemenuhan kebutuhan air bersih, sehingga diperlukan kerja sama berbagai pemangku kebijakan dan masyarakat luas sehingga upaya tersebut dapat berjalan maksimal.
“Diperlukan peran serta dari dunia usaha, filantropi, organisasi profesi, akademisi, media, dan lembaga swadaya masyarakat. Jejaring ini harus dikembangkan dengan kuat dan terkoordinasikan dengan baik,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Wapres berharap acara ini dapat bermanfaat secara nyata dalam peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih, sehingga turut serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Saya harapkan Indonesia Water Fund yang diluncurkan hari ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang,” tutupnya.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa hanya 23 persen penduduk Indonesia yang memiliki akses air bersih, dan sebagian masyarakat Indonesia lainnya masih menghadapi ketimpangan harga air bersih mulai dari Rp 65.000 (4,4 dolar AS) hingga Rp 140.000 (9,5 dolar AS) per meter kubik. Untuk itu, IWF hadir melalui sinergi berbagai pihak untuk meningkatkan akses air bersih tersebut.
“Melalui sinergi antara BUMN, dan mitra strategis baik global maupun swasta, IWF diharapkan dapat menjadi solusi alternatif bagi pemerintah dalam perluasan akses air bersih kepada masyarakat,” jelasnya.
Ilsutrasi kekeringan, dengan membawa ember, ibu-ibu mengantri pemberian gratis air bersih atas bantuan ACT DIY di Desa Girisekar, Gunungkidul. (Foto: Dok. ACT DIY)Sementara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa langkah-langkah strategis pemerintah dalam membangun negeri sangat memerlukan dukungan BUMN. Hal ini dapat dibuktikan saat bangsa Indonesia menghadapi pandemi COVID-19, BUMN sangat berperan penting.
“BUMN dengan dua fungsinya sebagai value creator dan agent of development mampu menyediakan barang dan jasa diperlukan. BUMN hadir di seluruh sektor, industri, pertambangan, kesehatan, kehutanan, pariwisata, dan infrastruktur. Dapat saya katakan era ini BUMN bermain peran yang sangat besar, terutama di era pandemi. Dalam tiga tahun terakhir ini mereka berkontribusi besar dalam menstabilisasi ekonomi,” tutur Luhut.
Hadir dalam acara tersebut di antaranya Mantan Perdana Menteri Inggris Mr. Tony Blair, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawat. (BPMI SETWAPRES/UN)/setkab.go.id. []
