Jakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan pemerintah sudah menyiapkan beberapa cara jika akhirnya masuk jurang resesi ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi yang negatif dalam dua kuartal berturut-turut secara tahun ke tahun (year-on-year).
Pasalnya, dampak pandemi Covid-19 sudah terasa di delapan provinsi Indonesia yang menyumbang produk domestik bruto (PDB) sebesar 65,5 persen.
"Oleh karena itu, hal prioritas pertama yang perlu disiapkan pemerintah adalah belanja kesehatan, seperti mengupgrade rumah sakit (RS), membeli obat-obatan, test kit, dan sebagainya," tutur Suahasil Nazara seperti dikutip Tagar dalam kemenkeu.go.id, Rabu, 5 Agustus 2020.
Prioritas selanjutnya atau prioritas kedua, kata dia pemerintah akan menjaga kelompok masyarakat rentan terkena dampak Covid-19. Caranya dengan memberi perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, employment support (dukungan ketenagakerjaan) seperti kartu Pra Kerja, pengurangan beban melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), diskon listrik, dan dukungan lainnya untuk rumah tangga.
Terakhir, menurut dia pemerintah akan memprioritaskan dukungan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), melindungi dunia usaha termasuk Usaha Ultra Mikro (UMi) yang tergabung dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Untuk mengatasi dampak Covid-19, pemerintah pun telah menyiapkan total anggaran Rp 607,65 triliun. Dengan rincian untuk belanja kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporat Rp 53,57 triliun, insentif dunia usaha Rp 120,61 triliun, insentif sektoral dan pemerintah daerah Rp 106,11 triliun.
Sementara itu, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan Indonesia sudah pasti bakal resesi pada kuartal III 2020, dengan perkiraan perlambatan pertumbuhan kisaran minus 1,3 hingga 1,7 persen.
Perlambatan ekonomi pada kuartal III ini, akibat kontraksi pada kuartal II 2020 yaitu minus 5,32 persen secara yoy.
Agar jurang resesi tidak semakin dalam, kata Bhima pemerintah bisa melakukan tiga hal, yaitu pertama menjaga daya beli, kedua mengoptimalkan penanganan Covid-19, dan ketiga mendorong sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Pemerintah harus responsif untuk jaga daya beli, optimalkan penanganan Covid-19, dan dorong sektor UMKM," tutur Bhima kepada Tagar, Selasa, 4 Agustus 2020. []
