Pemerintah Siapkan Program Borong Produk UMKM

Peneliti Indef Media Wahyudi Askar menilai program pemerintah untuk memborong produk UMKM terdampak Covid-19 tepat dilakukan.
Penjual kerajinan ukiran kayu motif Dayak Kalimantan Tengah membersihkan produknya di kiosnya di Jalan RTA Milono, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis, 13 Agustus 2020. Pemerintah berencana akan menyalurkan bantuan produktif untuk modal kerja sebesar Rp2,4 juta kepada penerima tahap awal sebanyak 9,1 juta pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada tanggal 17 Agustus 2020 atau bertepatan dengan HUT ke-75 Republik Indonesia. (Foto: Antara/Makna Zaezar/wsj)

Jakarta - Peneliti Institute for Developement of Economics and Finance (Indef), Media Wahyudi Askar menilai program pemerintah untuk memborong produk-produk Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Covid-19 sangat tepat untuk dilakukan dalam kondisi saat ini.

Menurut dia, langkah strategis tersebut menjadi cara yang harus dilakukan untuk keberlangsungan UMKM.

"Saya kira itu bagus, artinya saya juga tidak bisa mengatakan itu tidak bagus atau itu tidak relevan pada saat sekarang atau masa Covid-19. Indonesia perlu melakukan segala cara untuk membantu UMKM khususnya mikro," kata Media saat dihubungi Tagar, Minggu, 18 Oktober 2020.

Jadi pemerintah perlu memikirkan cara bagaimana UMKM-UMKM bisa mengetahui informasi ini dan kemudian bisa terlibat dalam proses ini.

Baca juga: Kemenperin Pacu Sektor Industri Sesuai Protokol Kesehatan

Soal pemerintah membeli produk-produk UMKM, kata Media, ini bukanlah hal yang baru karena sudah dilakukan di banyak negara. Menurut dia, Inggris sudah melakukan cara ini sejak beberapa bulan lalu atau awal pandemi Covid-19 lantaran UMKM dan restoran tutup, sehingga pemerintah yang membeli produk-produk UMKM.

"Jadi, misalkan beli sesuatu di restoran, bisa mendapatkan diskon bahkan sangat besar diskonnya, dan diskon itu produksi di UMKM ditanggung oleh pemerintah, itu yang dilakukan, jadi tidak betul-betul membeli produknya, tapi memberikan bantuan base on demand," ucapnya.

Sehingga, kata dia, ini bisa dilakukan dan bagus efeknya jika dilaksanakan dengan baik di Indonesia. Untuk itu, pemerintah perlu memikirkan cara menyebarkan informasi terkait program tersebut mengingat cara ini menjadi hal baru bagi sebagian UMKM.

"Jadi pemerintah perlu memikirkan cara bagaimana UMKM-UMKM bisa mengetahui informasi ini dan kemudian bisa terlibat dalam proses ini," ujar Media.

Untuk itu, dalam menjalankan program ini, kata Media, perlu diimpelemntasikan dengan baik. Sehingga, UMKM bisa terus berjalan di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: Kemenperin Minta Pelaku Industri Batik Lebih Inovatif

"Kalau seandainya diimplementasikan dengan baik, saya kira efektif," tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah tengah menyiapkan program untuk memborong produk-produk UMKM yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Tak main-main, untuk menjalankan program ini, pemerintah turut menggelontorkan anggaran mencapai Rp 287 triliun. []

Berita terkait
Teten Masduki Ingin UMKM Terhubung ke Perbankan Pajak & BPJS
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menginginkan para pelaku UMKM nantinya bisa terhubung ke lembaga perbankan, perpajakan dan BPJS.
105 UMKM di Kota Yogyakarta Mejeng Lebih Lama di Mal
Sebanyak 105 UMKM memperpanjang kerja sama dengan mal di Kota Yogyakarta. Harapannya hasil produksi UMKM laris terjual.
BPJPH Gandeng 4 E-Commerce untuk Melatih UMKM
BPJPH menggandeng 4 perusahaan e-commerce untuk memberikan pelatihan di bidang digitalisasi pemasaran dan manajemen produk halal.
0
NATO Teken Protokol Memasukkan Swedia dan Finlandia
Memasukkan Swedia dan Finlandia ke NATO merupakan ekspansi pakta pertahanan Atlantik Utara yang paling signifikan sejak 1990-an