Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program Kartu Pra Kerja untuk dua juta tenaga kerja.
Bukan hanya itu, Kartu Pra Kerja yang ditargetkan tercipta lapangan kerja hingga 2,5-3 juta dan pertumbuhan ekonomi mencapai enam persen akan berbasis digital.
"Kartu Pra Kerja itu dipersiapkan untuk 2 juta tenaga kerja yang dipersiapkan untuk masuk pra kerja dan rencana sistemnya berbasis digital, 500 ribu basisnya adalah kartu dan 1,5 juta basisnya digital," kata Airlangga di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 12 November 2019 seperti dilansir dari Antara.
Menurut Airlangga, kartu Pra Kerja dapat dimanfaatkan untuk mengasah triple skilling yang terdiri dari upskilling, reskilling, dan pelatihan itu sendiri. Sifat dari pelatihan itu adalah menggunakan lembaga-lembaga pelatihan baik yang dimiliki kementerian maupun yang dimiliki dunia swasta.
"Pemerintah sendiri menyiapkan dana pelatihan yang sifatnya terbuka, jadi ada pelatihan yang seminggu misalnya untuk barista kopi mungkin ongkosnya jauh lebih murah dari pada pelatihan 'coding' yang butuh waktu 3-6 bulan," tuturnya.
Rencana Jokowi yang dihujani kritikan itu, sudah lumrah di beberapa negara. (Foto: Istimewa)Kartu Pra Kerja itu dipersiapkan untuk 2 juta tenaga kerja yang dipersiapkan untuk masuk pra kerja.
Airlangga menjelaskan sifat kartu Pra Kerja berbeda kartu yang sifatnya satu arah seperti bantuan pemerintah. Kartu itu kata dia akan bersifat many to many dan multi to multi.
Pihaknya juga akan membuat mekanisme tracking dan bagaimana memberikan pelatihan kepada Lembaga pelatihan yang sudah diakreditasi dan bisa dilakukan oleh masyarakat dengan sistem online.
Dana yang disediakan untuk Kartu Pra Kerja adalah sebesar Rp10 triliun. Untuk pelaksanaan akan dibuat semacam project management office, karena ini sifatnya lintas kementerian.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kata dia meminta hal tersebut dikoordinasikan di bawah Kemenko Perekonomian dan dia akan menyiapkan peraturan presiden.
Perpres tersebut akan mengatur sejumlah hal termasuk untuk penerima manfaat seperti kriteria siapa yang dianggap layak yaitu sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, di atas 18 tahun, dan mereka yang sedang tidak sekolah.
"Jadi, diharapkan program ini bisa komplementer untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Bapak presiden memberi arahan bahwa perpres ini akan diberi judul kepada tim yang kita sebut sebagai Komite Cipta Lapangan kerja," ucapnya. []
