Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Dukung PPKM Darurat

Untuk mendukung pelaksanaan PPKM Mikro Jawa-Bali pemerintah mempercepat sekaligus memastikan penyaluran bansos tepat sasaran
Menko PMK, Muhadjir Effendy (Foto: setkab.go.id)

Jakarta – Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), telah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali mulai 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Kebijakan yang bertujuan untuk menekan laju penyebaran COVID-19 itu akan diiringi percepatan dan perluasan bantuan sosial (Bansos).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengatakan telah melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat sekaligus memastikan penyaluran bansos tepat sasaran. Untuk Program Keluarga Harapan (PKH) menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Program Sembako 18,8 juta KPM, dan perpanjangan Bantuan Sosial Tunai (BST) Mei-Juni 2021 sebanyak 10 juta KPM.

“Tujuannya adalah untuk menyinkronkan agar bansos bisa disalurkan secepat mungkin dan cakupannya betul-betul tepat sasaran. Yang paling utama, agar masyarakat yang paling terdampak, yaitu mereka yang ada di lapisan terbawah bisa terbantu dengan adanya bansos yang akan digulirkan nanti,” ujar Menko PMK seperti dikutip dari laman Kemenko PMK, 2 Juli 2021.

ilus bansosIlustrasi: Penyerahan bansos kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). (Foto: voaindonesia.com/Kemensos)

Percepatan penyaluran bansos ini juga merupakan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan kembali di bawah dua digit seperti sebelum pandemi. “Mudah-mudahan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli bansos akan bisa disalurkan ke seluruh pelosok Tanah Air kepada keluarga penerima manfaat yang membutuhkan,” ujar Menko PMK.

Terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa, Menko PMK meminta agar dapat segera dibayarkan kepada 5 juta KPM yang datanya telah ada. Untuk pemenuhan kuota menjadi 8 juta KPM, ia meminta agar dapat segera dilakukan reviu ulang penggunaan Dana Desa supaya penduduk yang terkena imbas pandemi bisa mendapatkan bantuan.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam penganggaran untuk pemberian BST. Ia meminta kepada Menteri Sosial (Mensos) agar dapat mengirimkan usulan untuk anggaran perpanjangan alokasi BST bulan Mei-Juni 2021.

“Saya minta ini untuk segera dikirim agar di bulan Juli ini bisa segera disalurkan sekaligus dua bulan alokasi BST. Ini tentu akan sangat membantu,” ujar Menkeu. (Humas Kemenko PMK/UN)/setkab.go.id. []

Berita terkait
Tito: Kepala Daerah di Jawa-Bali Percepat Distribusi Bansos
Instruksi itu tertuang dalam diktum kedelapan di Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19.
Menko PMK: Penyaluran Bansos Akan Segera Disalurkan
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan penyaluran bantuan sosial akan segera dirampungkan sebagai upaya mengantisipasi dampak PPKM darurat.
Mensos Risma: Realisasi Anggaran 2021 Terbesar untuk Bansos
Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan realisasi anggaran dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.