TAGAR.id, New Delhi, India – Pemerintah India memblokir penayangan film dokumenter BBC yang mempertanyakan kepemimpinan Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi, selama kerusuhan Gujarat 2002.
Pemerintah menegaskan bahwa berbagi klip apa pun melalui media sosial terkait dokumenter tersebut dilarang.
Penasihat pemerintah, Kanchan Gupta, Sabtu, 21 Januari 2023, mencuit bahwa larangan tersebut menggunakan kekuatan darurat di bawah aturan teknologi informasi negara itu.
“Meskipun BBC belum menayangkan film dokumenter tersebut di India, video tersebut telah diunggah di beberapa saluran YouTube,” kata Gupta.
Pemerintah telah mengeluarkan perintah kepada Twitter untuk memblokir lebih dari 50 cuitan yang terhubung ke video dokumenter itu. Platform tersebut juga telah diperintahkan untuk memblokir unggahan video itu, kata Gupta. Baik YouTube dan Twitter telah mematuhi arahan pemerintah India, tambahnya.
Modi adalah menteri utama negara bagian barat Gujarat ketika wilayah tersebut dilanda kerusuhan komunal yang menewaskan lebih dari 1.000 orang, menurut perhitungan pemerintah. Kebanyakan korban adalah Muslim. Kekerasan meletus setelah kereta yang membawa peziarah Hindu terbakar, menewaskan 59 orang.
Aktivis hak asasi manusia memperkirakan korban tewas dalam kerusuhan itu bisa setidaknya mencapai dua kali lipat dari angka tersebut.
Modi membantah tudingan bahwa dia gagal menghentikan kerusuhan itu. Sebuah tim investigasi khusus ditunjuk oleh Mahkamah Agung untuk menyelidiki peran Modi dan pihak terkait lainnya. Dalam laporan setebal 541 halaman pada 2012 disebutkan mereka tidak dapat menemukan bukti untuk menuntut menteri utama saat itu.
Modi kemudian ditunjuk sebagai Ketua Partai Bharatiya Janata. Partai nasionalis Hindu yang dipimpinnya itu untuk berkuasa dalam pemilihan umum pada 2014 dan 2019.
Pekan lalu, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri India menyebut film dokumenter BBC tersebut sebagai "karya propaganda" yang dimaksudkan untuk mendorong "narasi yang didiskreditkan." (ah)/Reuters/voaindonesia.com. []
