Jakarta - Pandemi Covid-19 menyebabkan perekonomian dunia termasuk Indonesia. Banyak pengamat yang memprediksi Indonesia bisa masuk ke jurang resesi. Anggota DPR Fraksi PKS, Junaidi Auly meminta pemerintah lebih responsif dalam mengantisipasi ancaman resesi, terutama menjaga terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Peranan pemerintah penting bukan saja memperjelas arah kebijakan, namun mendorong tindakan nyata yang relevan termasuk meminimalisir ancaman terhadap lonjakan PHK dan kemiskinan” ujar Junaidi dalam keterangan tertulisnya. Sabtu, 25 Juli 2020.
Baca Juga: GETOL Jawa Timur Soroti PHK Saat Pandemi Covid-19
Anggota Komisi XI DPR ini menambahkan, imbas dari lemahnya aktivitas perekonomian dalam negeri tidak sedikit masyarakat yang dirumahkan bahkan di PHK. Mereka penting untuk difasilitasi dan pemerintah harus hadir.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2020 sebesar 2,97 persen. Pertumbuhan tersebut mengalami kontraksi 2,41% dibandingkan triwulan IV 2019, kuartal I-2020 ini juga lebih rendah periode sama tahun 2019 yang 5,07%).
Sedangkan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2020 minus 3,8%. BPS juga merilis persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78%, meningkat 0,56% terhadap September 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebanyak 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019.
Baca Juga: Imbas Covid-19, Ribuan Buruh Tangsel Kena PHK
Legislator PKS asal Lampung ini mengatakan, pemerintah harus melakukan langkah yang signifikan sehingga benar-benar berimplikasi pada perekonomian. Keberpihakan pemerintah pada efektivitas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) penting untuk dijadikan perhatian, khususnya pada kecermatan dan pemerataan sehingga menghindari gelombang PHK. []
