Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menyebut semua pihak terkhusus pemerintah perlu memberikan perhatian ekstra atas persoalan Covid-19 yang ada di Indonesia.
Sebab, kata anggota tim Covid-19 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, beberapa waktu belakangan kasus corona di Tanah Air semakin meningkat.
Mestinya pemerintah sampaikan apa sebabnya kebijakan PSBB dan PPKM tidak berjalan efektif untuk membuat masyarakat lebih disiplin
Merujuk pada data yang dikeluarkan Satgas Covid-19, kata Sukamta, sejak Januari 2021 tingkat positif selalu di atas 20 persen, bahkan beberapa kali lebih mencapai 30 persen.
"Ini jauh di atas standar organisasi kesehatan dunia (WHO) sebesar 5%. Artinya saat ini kita masuk pada kondisi yang sangat kritis. Banyak ahli epidemiologi sampaikan analisa, situasi akan semakin berat dalam 2 hingga 5 bulan ke depan jika kedisiplinan protokol kesehatan tidak berjalan dengan baik," ujar Sukamta meneruskan keterangan yang diterima Tagar, Sabtu, 30 Januari 2021.
Dia menegaskan, sulitnya mengendalikan pandemi ini akibat kebijakan pemerintah yang berulangkali tidak berjalan efektif.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini lantas mencontohkan kebijakan PSBB yang pernah dilakukan, serta PPKM yang saat ini sedang berjalan, seakan tidak mampu membuat masyarakat semakin disiplin prokes.
"Yang kita sayangkan, selama ini evaluasi pemerintah cenderung menyebut faktor utama pandemi yang semakin meluas karena masyarakat yang tidak disiplin prokes. Pak Menkes Budi Gunadi sebut Indonesia enggak disiplin masyarakatnya sementara Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan jika masyarakat tak patuh protokol kesehatan, penerapan PPKM Jawa-Bali bakal diperpanjang," katanya.
"Pernyataan-pernyataan ini seakan menyalahkan masyarakat. Mestinya pemerintah sampaikan apa sebabnya kebijakan PSBB dan PPKM tidak berjalan efektif untuk membuat masyarakat lebih disiplin. Jangan sampai gonta-ganti kebijakan yang tambal sulam tanpa menyentuh akar masalah," kata Sukamta menambahkan.
Dia berpendapat, akan lebih baik pemerintah secara transparan menyampaikan kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam mengatasi pandemi.
Pandangannya, dalam situasi ini pemerintah tidak perlu menjadikan negara-negara lain yang alami lonjakan kasus Covid-19 sebagai pembanding untuk mendapat pemakluman masyarakat.
"Masyarakat tentu akan lebih apresiatif jika pemerintah lebih transparan. Yang tiba-tiba muncul belum lama ini statement Menkes, pemerintah salah sasaran soal testing Covid-19. Juga pernyataan Presiden akui sulit terapkan kebijakan gas dan rem," tuturnya.
"Setelah pandemi berjalan hampir 1 tahun baru mulai ada pengakuan, tetapi tidak secara jelas menyebut secara sistematis masalah yang terjadi," sambung dia.
Sukamta juga mencontohkan sikap Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang menyatakan minta maaf dan bertanggungjawab atas kematian akibat Covid-19 di Inggris.
- Baca juga: PKS Desak Pemerintah Serius Atasi Permasalahan KKB di Papua
- Baca juga: Prajurit TNI Tewas di Papua, PKS: Harap Menhan Prabowo Bergerak!
"Saya kira pemerintah tidak perlu menunggu jumlah angka kematian akibat Covid lebih banyak untuk menyatakan minta maaf. Untuk selanjutnya pemerintah harus lebih fokus dan bisa merangkul lebih banyak pihak yang kompeten untuk bersama-sama mengatasi pandemi. Wacana dan isu politik yang membuat gaduh lebih baik dibuang jauh-jauh supaya energi bangsa ini bisa fokus atasi pandemi," ucap Sukamta.[]
